KAPOL.ID – Komandan Rayon Militer (Danramil) Cigugur memberikan klarifikasi terkait tudingan intimidasi terhadap seorang oknum wartawan saat yang bersangkutan hendak melakukan peliputan di Desa Cempaka, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebutkan adanya intimidasi oleh Danramil saat rapat Musyawarah Pendidikan dan Latihan (Musdiklat) Desa pada Kamis (17/04/2025).
Kepala Desa Cempaka, Wawan, menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya.
Menurutnya, pada hari Rabu sebelumnya, terdapat dua orang yang disebut sebagai “oknum wartawan media online” mendatangi Kantor Desa Cempaka dengan maksud untuk melakukan wawancara.
Pada saat bersamaan, Kepala Desa, Danramil, beserta perangkat desa tengah menggelar rapat di ruang rapat kantor desa untuk membahas berbagai persoalan terkait Desa Cempaka.
Lebih lanjut, Kepala Desa mengungkapkan bahwa kedua wartawan tersebut masuk ke ruang rapat tanpa mengucapkan salam dan langsung mengeluarkan telepon genggam untuk merekam jalannya diskusi.
Danramil kemudian menegur kedua orang tersebut dan meminta mereka untuk menunggu hingga rapat selesai. Namun, kedua “oknum wartawan” tersebut bersikeras untuk melakukan wawancara saat itu juga, di tengah berlangsungnya rapat.
“Danramil menegur dan menyampaikan penjelasan secara baik-baik kepada kedua awak media tersebut untuk bersabar menunggu selesainya rapat di Kantor Desa baru melakukan wawancara. Namun, kedua wartawan ini menolak dan ingin melakukan wawancara saat itu juga, bersamaan dengan waktu rapat,” ujar Kepala Desa Wawan.
Beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian pada hari Rabu tersebut menilai tindakan kedua awak media itu tidak mencerminkan etika seorang jurnalis.
Akibat teguran dari Danramil, kedua “oknum awak media” tersebut disebut tidak terima dan berencana melaporkan kejadian ini kepada Komandan Kodim.
Kepala Desa Wawan menyampaikan harapannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara insan pers dari berbagai kalangan dengan institusi TNI/POLRI serta aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga pusat.***
