KANAL

Begini, Mekanisme Pengusulan dan Penonaktifkan Penerima Bantuan Sosial

×

Begini, Mekanisme Pengusulan dan Penonaktifkan Penerima Bantuan Sosial

Sebarkan artikel ini
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Komar

KAPOL.ID – Mekanisme pengusulan atau penonaktifkan peserta program bantuan semisal dari Kementerian Sosial, BPNT atau sembako juga Program Keluarga Harapan (PKH), harus melalui hasil musyawarah Desa/Kelurahan.

Maka, pertanggungjawabannya secara kolektif desa atau pemerintahan desa.

Artinya, tidak menjadi keputusan sendiri kepala desa atau aparatur desa.

“Pertanggungjawaban itu, bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama,” kata Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Komar ketika ditemui di kantornya.

Komar mengungkapkan, dari sisi alur mekanismenya baik itu pengusulan baik itu penonaktifan harus hasil musdes.

Kemudian diusulkan oleh pemdes di aplikasi sistem kesejahteraan sosial-Next Generation (SIKS- NG).

Kemudian masuk ke kabupaten dan dilakukan verifikasi. Dan, dari verifikasi tersebut lalu dilakukan pengusulan ke Kemensos.

“Disanalah penentuan layak atau tidaknya seseorang menerima program atau layak tidaknya seseorang yang diusulkan itu untuk menerima bantuan program.

Satu hal mungkin untuk KPM baik itu sembako maupun pkh itu KKS nya Kartu Keluarga Sejahtera atau ATM-nya itu pastikan bahwa KPM yang harus megang dan memanfaatkan jangan sampai dipegang oleh pihak yang lain.

Karena, disitu adalah hak kepemilikan pribadi, ada nomor PIN yang harus diketahui oleh yang bersangkutan.

“Jika dipegang oleh orang lain, ada kemungkinan untuk disalahgunakan,” ujarnya.

Pengukuran layak atau tidaknya seseorang masih menerima program atau layak tidaknya seseorang yang diusulkan itu.

“Jadi kalau dicoret oleh sendiri dan satu hal mungkin ini untuk KPM, kartu keluarga sejahtera atau ATM-nya itu,” ucap dia.

Dipastikan bahwa ATM yang harus memegang dan memanfaatkan jangan sampai dipegang oleh pihak lain.

Karena disitu adalah nomor PIN yang harus diketahui sendiri dan pemanfaatannya oleh yang bersangkutan. ***