KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL.ID) –– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, menghadiri kegiatan Piloting Penanganan Kemiskinan Berbasis Intervensi di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Jumat (12/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Sekretaris Daerah Jawa Barat yang berada di Desa Cijeler.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sumedang menyampaikan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekda Jawa Barat hadir di Kabupaten Sumedang untuk melakukan piloting penanganan berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan hingga kesehatan masyarakat.
“Hari ini jajaran Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Pak Sekda Jabar datang ke Kabupaten Sumedang untuk melakukan piloting terkait penanganan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Desa Cijeler dipilih sebagai lokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dari berbagai sektor,” ujar Tuti.
Menurutnya, implementasi program tersebut membutuhkan sistem yang mampu memetakan kebutuhan masyarakat secara tepat. Oleh karena itu, seluruh data masyarakat yang masuk kategori kemiskinan desil 1 sampai 5, warga tidak sekolah, pengangguran, hingga masyarakat yang memiliki persoalan kesehatan akan diintegrasikan dalam platform digital.
“Data masyarakat akan dipetakan dalam platform Sada Jabar. Kabupaten Sumedang sendiri sudah memiliki program Desa Cantik. Nantinya akan dilakukan interoperabilitas data sehingga data by name by address dapat terhubung dan langsung digunakan untuk pelaksanaan intervensi,” jelasnya.
Tuti menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan proses pemutakhiran data selesai pada akhir Juni 2026. Selanjutnya, pada Juli 2026 program intervensi sudah dapat dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
“Harapannya data bulan Juni selesai pada akhir bulan ini, sehingga Juli sudah bisa dilakukan intervensi langsung kepada masyarakat berdasarkan data by name by address yang telah terverifikasi,” katanya.
Ia menjelaskan, Desa Cijeler menjadi pintu masuk pelaksanaan program yang nantinya akan direplikasi ke seluruh desa di Kecamatan Situraja dalam kurun waktu tiga bulan. Setelah itu, program akan diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.
“Kami melihat ini sebagai terobosan yang sangat baik. Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Jawa Barat, serta berbagai perangkat daerah provinsi. Bahkan pada kesempatan ini juga disalurkan bantuan 500 ekor ayam Sentul untuk masyarakat Desa Cijeler, melengkapi bantuan sebelumnya sebanyak 500 ekor sehingga total menjadi 1.000 ekor,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tuti menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang akan bersinergi untuk mendukung keberhasilan program tersebut, mulai dari sektor pelatihan kerja, pertanian, perencanaan pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat desa.
“Kami akan mengintegrasikan berbagai program dari perangkat daerah seperti BLK, Dinas Pertanian, Bapperida dan DPMPD. Fokus awalnya di Desa Cijeler, kemudian direplikasi ke seluruh Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Ia berharap pola intervensi berbasis data tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan di Kabupaten Sumedang.
Optimalisasi Digitalisasi Jadi Kunci
Menanggapi kesiapan sumber daya manusia dan digitalisasi di Kabupaten Sumedang, Tuti menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi layanan digital hingga tingkat desa.
Menurutnya, pada pagi hari sebelum kegiatan berlangsung, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan evaluasi bersama 277 desa dan kelurahan, para camat serta kepala perangkat daerah terkait optimalisasi digitalisasi yang selama ini telah dibangun.
“Digitalisasi merupakan modal dasar, namun digitalisasi hanyalah alat. Yang paling penting adalah komitmen para kepala desa, pemberdayaan masyarakat dan kesungguhan seluruh penyelenggara pemerintahan dalam memanfaatkannya,” katanya.
Tuti mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumedang saat ini termasuk daerah yang terdepan dalam penerapan layanan publik berbasis digital di tingkat nasional. Namun demikian, cakupan pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Dari jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa, rasio pemanfaatan layanan digital masih berada di kisaran 40 hingga 50 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepala desa, camat dan seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan literasi digital masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, data yang akurat dan komprehensif menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar seluruh program pemerintah tepat sasaran.
“Data menjadi penentu arah bagi kita. Dengan data yang lengkap dan akurat, program serta kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengingat anggaran yang terbatas, ketepatan sasaran menjadi sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.***
