OPINI

Deklarasi Kemenangan Quick Count, Bolehkah?

×

Deklarasi Kemenangan Quick Count, Bolehkah?

Sebarkan artikel ini
Erlan Suwarlan

Oleh Erlan Suwarlan
(Dosen FISIP Universitas Galuh)

Alhamdulillah pemilihan umum yang berlangsung pada Hari Rabu, 14 Februari 2024 berlangsung dengan lancar dan aman. Meski berita duka salah satunya datang dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dua orang anggota KPPS dikabarkan meninggal karena kondisi kesehatan. Mereka adalah Arman Rahmansyah (38), anggota KPPS dari TPS 01 Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik dan Fuad Holik (43), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sukamju, Kecamatan Pagerageung.

Beralih dari berita duka tersebut, salah satu hal yang selalu menyedot animo masyarakat dan bahkan terjadi euforia dalam setiap pemilu dan pemilihan adalah hasil quick count (hitung cepat). Sebagai produk ilmiah, tentu sangat menarik untuk disimak. Namun, dalam perjalanannya tidak sedikit pula yang berpikiran negatif. Di titik ini, terkesan hasil quick count dinanti dan dibenci/tidak dipercaya.

Pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 fenomena selebrasi dan deklarasi kemenangan begitu heboh, bahkan diiringi sujud syukur. Kedua pasangan calon saling melakukannya. Hal seperti ini menjadi membingungkan publik. Terlebih akhirnya hanya ada satu pemenang.

Lembaga survei manakah yang bisa kita percaya? Apakah sesuatu yang ilmiah tidak bisa dipercaya ataukah sudah “diperjualbelikan”? Tentu kita semua perlu berkontemplasi atas fenomena tersebut untuk memperbaikinya.
Fenomena pengumuman hasil quick count antara pemilu 2014 dan 2019 (terdapat dua pasangan calon) memang berbeda konstelasinya dengan pemilu 2024 (terdapat tiga pasangan calon). Pada 2014 dan 2019 seolah ada keterbelahan hasil quick count, akibatnya saling klaim kemenangan. Sementara Pemilu 2024, lembaga survei yang muncul di media mainstream, satu suara. Bagaimana dengan lembaga survei yang tidak muncul dalam media mainstream? Mestinya kita belajar banyak dari banyak peristiwa, baik dalam maupun luar negeri.

Quick Count

Ketika sampai pada pertanyaan, apakah berdasarkan hasil quick count boleh melakukan selebrasi atau bahkan deklarasi kemenangan? Pada titik ini, nampaknya perlu dipikirkan kembali. Meski tidak ada larangan, namun seiring dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, misalnya di dalam Pasal 19 ayat 5 menyatakan bahwa, “Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilu atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”.

Poin inti dari Pasal 19 ayat 5 menyatakan bahwa hasil quick count bukan merupakan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Maka, berdasar pada ketentuan tersebut hendaknya setiap kita, terutama para elit sebaiknya tidak terjebak pada euforia dengan melakukan selebrasi bahkan deklarasi terlebih dahulu. Hal ini sebagai cerminan kedewasaan berpolitik dan dipandang lebih menyejukkan. Terutama di tengah saling lempar tuduhan terjadinya kecurangan.

Bagaimana jika hasil quick count berbeda dengan hasil real count seperti terjadi pada beberapa peristiwa. Siapa yang harus kita percaya? Lembaga mana yang bisa dipercaya? Tentunya kita memahami bahwa lembaga yang berwenang mengumumkan dan menetapkan hasil adalah Komisi Pemilihan Umum dengan real count-nya, bukan quick count.

Bagaimana pun, selebrasi dan deklarasi dari salah satu pasangan calon sudah terjadi. Biarlah itu terjadi. Namun, penulis berharap besar hal seperti itu tidak terjadi lagi pada pemilu mendatang dan yang paling dekat adalah dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak secara nasional pada 27 Nopember 2024 mendatang.

Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sudah ada regulasi dan mekanisme yang mengaturnya. Semua kembalikan pada regulasi dan mekanisme yang ada, hormati keputusannya. Siapa pun pemenangnya, itulah pemimpin kita yang menjadi simbol pemersatu semuanya. Semua fokus mewujudkan Indonesia Emas 2045!

Problem Sirekap

Hadirnya Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) tentu sangat kita apresiasi sebagai upaya modernisasi untuk menghadirkan keterbukaan atas hasil pemungutan suara, meski sistem ini sampai saat ini belum establish.

Dugaan atau bahkan saling lempar tuduhan terjadi kecurangan atau manipulasi belum termenej dengan baik melalui sistem yang mapan, paling tidak sejak pemilu 2014. Tidak cukupkah waktu sepuluh tahun untuk membangun sebuah sistem dengan akurasi tinggi dan jaminan keamanan yang super canggih?

Dari beberapa informasi yang beredar, baik dalam media sosial maupun whatsApp group mengenai terjadinya perbedaan input data perolehan suara, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden pada beberapa TPS di berbagai daerah, penulis mencoba melakukan pengecekan lebih dari 10 TPS di beberapa provinsi melalui situs: https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hal ini penulis lakukan karena tidak ingin termakan oleh informasi yang tidak benar. Alhasil, dari hasil penelusuran penulis, sebagian terdapat data yang sudah benar, sebagian ada pula yang masih salah.

Fenomena maraknya perbedaan hasil penghitungan suara yang tertera di formulir C.1 Plano dengan data yang masuk ke laman: https://pemilu2024.kpu.go.id/. dibenarkan pula oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari. Dimana kabarnya terdapat 2.325 TPS yang salah konversi. Tentu ini angka yang tidak sedikit. Boleh jadi belum semua terinventarisir.

Sehingga menjadi pertanyaan buat kita, mengapa fenomena perbedaan itu selalu terjadi baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah? Sistem yang tidak canggih atau mentalitas kita yang sudah kehilangan kejujuran?

Atas peristiwa ini, semua pihak tentunya harus lebih bijak. Tidak membuat suasana menjadi lebih keruh. Biarkan KPU bekerja dengan baik dan terus dipantau bersama. Penghitungan suara masih akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 mendatang. Semoga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, sebagai representasi pemilu yang sukses proses dan sukses hasil. Karena pemilu adalah sarana integrasi bangsa.***