KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat terus mendorong peningkatan budaya literasi masyarakat di tengah derasnya arus digitalisasi.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Festival Literasi dan Hari Kunjung Perpustakaan yang digelar dalam rangka Bulan Gemar Membaca September 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Ngawanohkeun Baheula, Ngawangun Jaga” atau mengenal masa lalu untuk membangun masa depan itu dipusatkan di Kantor Dispusipda Jabar, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.
Kepala Dispusipda Jabar, Drs. H. Kusmana Hartadji, M.M., mengatakan festival literasi tahun ini sengaja dikemas untuk mengajak masyarakat, khususnya kalangan pelajar, kembali meningkatkan kegemaran membaca.
“Memang saat ini tingkat kegemaran membaca kita agak sedikit menurun, walaupun ada indikator yang berbeda dengan tahun lalu. Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak masyarakat melihat masa lalu untuk membangun masa depan,” ujar Kusmana. disela-sela acara, Selasa (15/9/2026)
Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menghadirkan aktivitas membaca, tetapi juga melibatkan berbagai komunitas literasi di Jawa Barat, Kota Bandung dan sekitarnya.
Sejumlah kegiatan disiapkan, mulai dari bazar buku, kuliner, literasi musik hingga literasi budaya. Keterlibatan komunitas baca diharapkan membuat perpustakaan semakin dekat dengan masyarakat.
Kusmana menyebut, kunjungan ke perpustakaan Dispusipda Jabar hingga kini cukup tinggi. Rata-rata dalam sepekan jumlah pengunjung mencapai sekitar 3.000 orang.
Selain membaca buku secara konvensional, masyarakat juga diberikan akses terhadap bahan bacaan digital melalui aplikasi Candil.
“Digital itu sangat mendukung. Tapi intinya bagaimana kita mencintai kembali buku konvensional. Saya melihat di lantai dua dan tiga, terutama mahasiswa, luar biasa. Mereka sering menjadi langganan di perpustakaan ini,” katanya.
Di sisi lain, Dispusipda Jabar juga terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Kusmana menjelaskan, perubahan indikator penilaian IPLM membuat angka yang diperoleh saat ini tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya penilaian menggunakan agregat kabupaten/kota, kini indikator disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.
Karena itu, Dispusipda Jabar fokus memperkuat perpustakaan yang menjadi kewenangannya, khususnya perpustakaan SMA, SMK dan SLB.
“Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita turun langsung mendampingi petugas-petugas perpustakaan yang ada di SMA dan SMK melalui KCD-KCD,” ungkapnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian IPLM Jawa Barat pada tahun mendatang. Meski demikian, Kusmana mengakui target angka 72 belum tentu dapat dicapai.
“Insyaallah tahun depan akan sedikit meningkat. Walaupun angkanya tidak akan mencapai 72, tetapi ada peningkatan yang sangat signifikan,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Dispusipda Jabar adalah ketersediaan koleksi buku.
Kusmana mengungkapkan, selama dua tahun terakhir Dispusipda Jabar tidak mendapatkan dukungan anggaran untuk pengadaan buku.
Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan karena penambahan koleksi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong budaya membaca sekaligus penilaian IPLM
“Selama dua tahun ini memang tidak ada dukungan anggaran untuk pengadaan buku. Sangat miris sekali,” katanya.
Untuk menambah koleksi, Dispusipda sementara mengandalkan buku hasil wakaf masyarakat serta koleksi yang diperoleh dari mekanisme serah simpan karya cetak dan karya rekam.
Setiap penerbit memiliki kewajiban menyerahkan minimal dua eksemplar buku hasil terbitan terbaru. Namun, buku yang berasal dari mekanisme tersebut hanya dapat dibaca di perpustakaan dan tidak untuk dipinjamkan.
“Jadi koleksi kita mengandalkan wakaf. Ada juga dari pusat, tetapi sekarang mulai tidak ada pengadaan bukunya,” jelas Kusmana.
Di tengah keterbatasan tersebut, Dispusipda juga berupaya menyalurkan buku kepada sejumlah perpustakaan desa maupun taman bacaan masyarakat yang membutuhkan tambahan koleksi.
Kusmana berharap dukungan anggaran kembali diberikan pada 2027. Ia menyebut dukungan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi harapan agar pengadaan buku dapat kembali dilakukan.
“Insyaallah berkat dukungan dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan tahun depan, 2027, kembali ada pengadaan buku untuk Dispusipda sehingga bisa menambah koleksi yang sudah ada,” tuturnya.
Ia menegaskan, penguatan koleksi tidak sebatas menyediakan buku pelajaran. Justru koleksi nonpelajaran menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat.
Buku tentang pertanian, peternakan, keterampilan, memasak dan berbagai pengetahuan praktis lainnya menjadi kebutuhan yang harus tersedia di perpustakaan.
“Dalam penilaian IPLM, salah satunya dari koleksi nonbuku wajib. Kalau di SMA, buku pelajaran tidak tercatat. Yang dihitung adalah koleksi di luar buku pelajaran,” pungkasnya. (JM)
