KANAL

Gelar Raker di Sumedang, DPP FAKI Godok Program Kerja Strategis dan Penyerahan SK

×

Gelar Raker di Sumedang, DPP FAKI Godok Program Kerja Strategis dan Penyerahan SK

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Anti Kejahatan Indonesia (FAKI) yang berkedudukan di Kabupaten Sumedang menggelar rapat kerja (raker) sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan di Aula Dekopinda Kabupaten Sumedang, Rabu (4/11/2026).

​Selain legalitas kepengurusan, raker tersebut dimanfaatkan untuk menggodok dan merumuskan jajaran program kerja strategis organisasi ke depan.

​Ketua Umum DPP FAKI, Benny Jon menuturkan, agenda raker ini menjadi pilar penting dalam menentukan arah gerak dan konsolidasi organisasi.

​”Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan rapat kerja kedua. Mudah-mudahan apa yang kita rapatkan dapat membuahkan hasil maksimal, serta memberikan kebaikan bagi NKRI dan kemajuan seluruh bangsa Indonesia,” ujar Benny di sela-sela kegiatan.

​Di tempat yang sama, Pembina DPP FAKI, H. Oom Supriatna memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Ketua Umum, Sekjen, serta jajaran pengurus yang bahu-membahu membesarkan FAKI.

​Oom menekankan, FAKI merupakan organisasi tingkat pusat yang secara kebetulan berkedudukan di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, ia mendorong FAKI agar terus melebarkan sayap ke seluruh pelosok Nusantara.

​”Keberadaan FAKI diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya menekan angka kejahatan di tengah masyarakat. Kalaupun tidak dapat memberantas seluruh bentuk kejahatan, setidaknya dapat membantu mengurangi dan meminimalisirnya,” tutur Oom.

​Ia optimis, jam terbang dan nakhoda kepemimpinan yang ada saat ini mampu membawa FAKI bergerak lebih progresif.

​”Kami memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum FAKI, terlebih didukung Sekretaris Jenderal yang memiliki pengalaman dalam bidang organisasi, FAKI dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan harapan organisasi di seluruh wilayah Tanah Air,” tegasnya.

​Melalui raker tersebut, DPP FAKI menargetkan penguatan konsolidasi internal, pemantapan pembagian tugas kepengurusan, hingga eksekusi program kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (***)