KAPOL.ID – Wacana Ibu Kota Provinsi Jawa Barat akan pindah kembali bergulir. Ikhwal itu tidak dipungkiri Plt. Sekda Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad. Menurutnya, proses kajian pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat terus berlangsung sejak diwacanakan kembali tempo hari.
“Ditargetkan penentuan lokasi pusat pemerintahan baru di Jawa Barat ini dilakukan pada 2020, dan proses tersebut masih dalam tahap kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Kajian di Bappeda, kata dia, belum tuntas karena usulan lokasi pemerintahan baru cukup banyak, karena tidak hanya diusulkan didirikan di Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat tetapi juga di Tegalluar di Kabupaten Bandung, dan kawasan Cirebon Raya, usulan lokasi lain pun masih bermunculan.
“Diharapkan kajian ini bisa tuntas secepatnya atau pada tahun 2020 ini. Sementara itu hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jabar menyatakan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekitar 108 hektare,” ujarnya.
Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 — tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota –pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.
Menurut Daud, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dinilai sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Demikian juga dengan tiga kandidat pusat pemerintahan baru, yakni Tegalluar, Walini, dan Ciayumajakuning atau Cirebon Raya.
Urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat, hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar. Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Jabar masih terpisah.
Selain itu, keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu. Selain efektivitas dan efisiensi, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.
