KAPOL.ID — Suasana di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), Jalan R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin (13/10/2025), berubah menjadi lautan seruan perlawanan.
Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat (KRBB) dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat turun ke jalan, menuntut kejaksaan membuka penyelidikan besar-besaran terhadap dugaan korupsi dan mafia jabatan di tubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dengan membawa 100 poster dan spanduk berisi pesan moral yang menohok, para demonstran memadati pintu gerbang Kejati Jabar. Salah satu poster paling mencolok bertuliskan:
“BONGKAR POKIR SILUMAN! Jual Beli Proyek? Hukum DPRD Nakal Sekarang!”
Gelombang Kekecewaan Publik
Aksi ini disebut sebagai puncak dari kekecewaan rakyat terhadap carut-marut tata kelola pemerintahan KBB, yang dinilai semakin menjauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Para aktivis menyoroti dugaan penyalahgunaan pokok pikiran (Pokir) DPRD, praktik jual-beli proyek, serta mutasi pejabat yang tidak berbasis kompetensi.
“KBB tidak akan bangkit kalau mutasi dan anggaran masih dikendalikan mafia! Kami datang ke Kejati bukan untuk basa-basi, tapi menagih keadilan,”
teriak salah satu orator dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara raksasa.
Teatrikal, Poster Besar, dan Polisi Siaga
Dari pantauan lapangan, aksi berlangsung tertib namun penuh semangat.
Massa melakukan teatrikal simbolik menggambarkan rakyat tertindas oleh kekuasaan dan menancapkan poster raksasa bertuliskan “Hentikan Jual Beli Jabatan!” di pagar Kejati Jabar.
Di antara kerumunan tampak deretan polwan berjaga dengan ketat namun ramah, menjaga barisan di depan pagar kejaksaan.
Sementara itu, mobil orasi berwarna putih dengan tiga pengeras suara besar berdiri tegak di tengah jalan, menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan yang berhenti sejenak untuk menyaksikan jalannya aksi.
Desakan Moral untuk Kejati Jabar
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi, massa menegaskan bahwa dugaan korupsi dan maladministrasi di Bandung Barat bukan lagi sekadar isu, tetapi sudah menjadi krisis moral birokrasi.
Mereka menuding ada permainan licik antara oknum pejabat daerah, DPRD, dan pihak tertentu yang memperjualbelikan proyek pemerintahan.
Mereka juga mendesak agar Kejati Jabar segera membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri kasus dugaan “Pokir Siluman”, penyalahgunaan kewenangan Sekda dan pejabat tinggi lain, hingga potensi jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Kami tidak ingin melihat Kejati Jabar hanya diam! Ini bukan lagi isu politik, ini soal keadilan publik. Kami akan kawal terus sampai akar korupsi di KBB dicabut!”
tegas perwakilan Koalisi Rakyat Bandung Barat di sela orasi.
Bandung Barat dalam Sorotan
Menurut data dan laporan lapangan yang disampaikan dalam aksi tersebut, ditemukan indikasi kuat maladministrasi, permainan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang yang merusak prinsip Good Governance.
Para aktivis juga menyoroti adanya mutasi pejabat yang diduga sarat kepentingan politik kelompok tertentu.
“Rakyat muak melihat birokrasi dijadikan alat politik! Sudah saatnya Kejati Jabar menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu,” seru salah seorang aktivis perempuan dari barisan depan.
Aksi Damai, Pesan Tajam
Meski penuh tensi, aksi berakhir damai. Sebelum bubar, para peserta aksi menutup kegiatan dengan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, dan meninggalkan pesan tegas:
“Totalitas untuk Ibu Pertiwi. Hukum harus tegak, birokrasi harus bersih!” ***
