SINGAPARNA, (KAPOL.ID).- Aparat desa se-Kabupaten Tasikmalaya berbondong ke DPRD, Rabu (6/11/2019). Mereka mempersoalkan sejumlah oknun penegak hukum di Kabupaten Tasikmalaya yang memeras dan mengintimidasi kepala desa.
Di ruang paripurna mereka menyampaikan aspirasi kepada perwakilan DPRD, Polres, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana mengungkapkan tindakan oknum penegak hukum yang meminta jatah dana untuk pembangunan di desa sangat meresahkan.
“Berbagai tekanan yang dialami oleh Kades oleh aparat penegak hukum membuat terganggunya proses pembangunan di desa,” katanya.
Namun dia tidak menyebut nama secara gamblang. “Kita belum menyebutkan siapapun, karena kita belum melaporkan,” ujarnya.
Apdesi, kata dia, sedang mengumpulkan bukti-bukti oknum yang diduga melakukan pemerasan itu. Para kepala desa merasa tertekan, karena terkesan dicari-cari kesalahannya.
Panji memandang, tak semua kesalahan aparat desa harus berujung jerat hukum. Masih ada persoalan yang bisa diluruskankan, dievaluasi bersama-sama tanpa masuk ranah pidana. (POL)
