KAPOL.ID – Kelangkaan oksigen di berbagai daerah ditenggarai jadi penyebab kasus kematian saat penderita Covid-19 sedang isolasi mandiri.
Tanpa terkecuali, kelangkaan oksigen di Bogor disoroti Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti.
Kurangnya ketersediaan oksigen juga menjadi penyebab angka kematian saat menjalani isolasi mandiri. Sejauh ini sebanyak 52 orang diketahui meninggal dunia saat menjalani Isoman.
Kondisi pandemi Covid-19 di Kota Bogor kian mengkhawatirkan. Selain telah ditetapkannya sebagai zona merah, jumlah warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri (isoman) juga cukup tinggi.
“Terkait krisis oksigen. Kami di Komisi IV mendorong Pemkot membentuk satgas oksigen di bawah BPBD. Karena ini bencana extraordinary. sehingga Dinkes bisa focus pada tracing dan treatment, sedangkan BPBD memastikan pasukan oksigen aman,” kata Endah.
Tak hanya itu, politisi PKS ini juga meminta agar Pemkot Bogor segera melakukan refocusing anggaran agae bisa dilakukan penganggaran tabung oksigen kecil untuk di stok di masing masing puskesmas.
“Pemkot juga bisa memaksimalkan dana CSR, lalu berkomunikasi juga dengan provinsi dan BUMD provinsi. Kalau perlu dana CSR dari perusahaan bisa difokuskan ke satgas untuk pengadaan oksigen dan obat,” jelas Endah.
Untuk itu, Endah pun meminta Pemerintah Kota Bogor dan tim Satgas Covid-19 Kota Bogor bergerak cepat menekan angka kematian saat menjalani isolasi mandiri ini.
Sebab berdasarkan informasi yang berhasil ia himpun, warga yang meninggal saat menjalani Isoman disebabkan oleh tidak tertangani di rumah sakit yanh sudah penuh.
Selain itu juga karena minimnya oksigen yang seharusnya menjadi salah satu cara untuk mencegah kematian.
Didorongnya Pemkot Bogor untuk bergerak cepat bukan tanpa landasan. Sebab, dikatakan oleh Endah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengutak-atik anggaran selama PPKM Darurat diberlakukan.
“Landasannya ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengatur kepala daerah mendanai PPKM Darurat lewat APBD. Kepala daerah diberi kewenangan untuk mengubah alokasi APBD jika butuh dana tambahan,” ujarnya menandaskan. [suara.com]
