KAPOL.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kamda II Bogor mengritik kinerja aparat Pemerintah Kota, Rabu (6/11/2019).
Kordinator lapangan, Debi Firdaus menyatakan aksi mereka menyikapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bogor yang tidak mampu memanfaatkan anggaran.
“Anggaran di OPD Kota Bogor, yang baru terserap mencapai 50% atau tepatnya berada pada angka 43, 62% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2019. Dari 2,72 triliun yang baru terealisasi 1,2 triliun,” katanya.
Debi menyintohkan, diduga kuat salah satu contoh Dinas Perumahan Permukiman yang minim serapan anggaran. Menurutnya cuma terserap 44,3% atau 74,08 miliar.
“Padahal APBD yang diberikan tak main-main angkanya. Dengan hal ini Wali Kota Bogor sebagai pimpinan tertinggi Kota Bogor harus bertanggung jawab,” katanya.
Debi mengatakan jangan sampai di tahun-tahun selanjutnya terjadi hal yang sama atas rendahnya serapan anggaran dan segera mencopot Kepala Dinas khususnya Kepala Dinas Perumahan dan permukiman Kota Bogor.
Tuntutan KAMMI sangat serius. Di antaranya, meminta Wali Kota Bogor untuk segera mencopot kepala dinas bermasalah.
Segera mengundurkan diri dari jabatan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman jika tidak bekerja sesuai tupoksi.
“Wali Kota Bogor harus mengevaluasi kepala dinas yang tidak mampu bekerja. Kepala Dinas Perumkim segera mengundurkan diri kalau sudah tidak mampu membuat perencanaaan,” katanya. (POL)
