KAPOL.ID –
Pemkab Tasikmalaya bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan menyepakati berbagai langkah strategis. Untuk memperkuat ketahanan pangan menghadapi dampak kemarau panjang sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tasikmalaya pada, Selasa (14/7/2026).
“Kami di TPID difokuskan pada penguatan strategi mitigasi risiko perubahan iklim. Khususnya potensi kemarau El Nino, terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga,” kata Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
Dalam dua forum tersebut hadir unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta Bank Indonesia. Diantaranya membahas penguatan pengelolaan sumber daya air, pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Lalu peningkatan pompanisasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi program asuransi pertanian.
“Dalam menjaga kecukupan cadangan pangan, kita perlu memperkuat pengelolaan distribusi air Sungai Citanduy.”
“Serta mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan dana desa,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Azhar Livaldy Setyawigoena mengatakan, kewaspadaan perlu terus diperkuat terhadap berbagai faktor risiko ke depan.
Meskipun inflasi di wilayah Priangan Timur hingga saat ini tetap terjaga dalam kisaran sasaran.
“Diantaranya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan produktivitas sektor pertanian.”
“Serta penguatan ketahanan pangan daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah Priangan Timur,” katanya.
Dari sisi digitalisasi, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur terus menunjukkan tren yang positif.
Bupati Cecep mengatakan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Tasikmalaya berada pada kategori Digital. Namun penguatan implementasi masih diperlukan.
“Khususnya melalui perluasan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pada kawasan wisata serta berbagai layanan publik lainnya,” ujarnya.
Azhar menambahkan, perlunya penguatan implementasi inovasi digitalisasi layanan publik, pengembangan sistem pembayaran digital pada sektor strategis.
Serta penyusunan regulasi yang semakin mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.***
