LKPD Jawa Barat Raih Opini WTP Ke-10 Kali

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, DR. Hj Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos, M.M memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Wakil ketua BPK RI, Agus Joko Pramono untuk diserahkan ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jum'at (28/5/2021). (Foto : Ariez, Budi, Fahmi / Humas DPRD Jabar).

KAPOL.ID –
WTP ke 10 kali diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Jumat (28/5/2021).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, DR. Hj Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos, M.M menyebutkan, raihan opini tersebut harus menjadi motivasi bersama atas catatan yang belum terlaksana dengan baik dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.

“Dalam hal ini DPRD berkewajiban untuk mengevaluasi sebagai pertanggungjawaban tentang APBD 2020,” ujar Ineu usai rapat.

Kendati demikian, Ineu menambahkan, opini WTP yang diraih itu tetap ada catatan penting yang harus diperbaiki dan itu harus menjadi konsentrasi dewan agar lebih meningkatkan pengawasan yang ketat.

“Terlebih untuk mengawasi pelaksanaan dan penggunaan APBD agar kedepannya dapat melaksanakan pemerintahan yang bersih.”

“Ini sudah menjadi tugas kami (Dewan-red) untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan baik regulasi maupun penganggaran,” tutupnya.

Diketahui hingga sekarang, Jabar telah sepuluh kali berturut-turut mendapatkan LHP BPK atas LKPD tahunan Pemprov Jabar.

Namun demikian ada dua kota/ kabupaten di Jabar yang dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Wakil ketua BPK RI, Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang didampingi jajaran pimpinan DPRD.(fajar)***

  • Bagikan