Connect with us

BIROKRASI

Pemkot Tasik Raih Predikat WTP, Bukan Berarti Sempurna

|

DPRD Kota Tasikmalaya bentuk pansus laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (30/6/2020).*

KAPOL.ID –
Untuk keempat kalinya, laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Meskipun begitu, diakui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk menyempurnakan predikat prestisius tersebut.

“Alhamdulillah hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan yang disajikan selama tahun 2019 sudah betul dan wajar sesuai aturan.”

“Kita punya PR terkait penatausahaan aset, catatan rekomendasinya itu,” katanya seusai rapat paripurna di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (30/6/2020).

Penatausahaan aset, kata dia, memang selalu muncul dalam catatan BPK beberapa tahun terakhir.

Proses pelaporan tersebut, setiap tahun terus berjalan mengingat hampir sebagian besar aset merupakan penyerahan dari Pemkab Tasikmalaya.

“Kita harus menelusuri asal usul aset, harus jelas penambahannya lalu nilainya berapa. Belum lagi sertifikasi aset secara bertahap.”

“Begitupula saat belanja modal, pencatatannya seperti apa. Catatan BPK ini PR yang akan dikerjakan bersama DPRD melalui pansus,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim mengatakan predikat WTP bukan berarti sudah sempurna dan tidak ada catatan.

Masih ada rekomendasi yang perlu tindak lanjut agar tidak muncul di tahun selanjutnya.

Ketika disinggung mengenai catatan lain, ia mengatakan pansus akan membahas secara komprehensif selama tujuh hari kedepan.

“Kami baru membaca gambaran umum saja, secara spesifik nanti di pansus. Kita berharap pembahasan secara maraton dan menyesuaikan dengan evaluasi dari gubernur,” katanya.***

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •