Marpaung: Bersihkan Kementerian PUPR dari segala bentuk praktik korupsi
KAPOL.ID – Mengisi Hari Anti Korupsi, LSM Pemuda dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat, Selasa (21/12/2021).
Sekjen LSM Pemuda, Marpaung mengingatkan seluruh pejabat pemerintah khususnya di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakrta-Jawa Barat agar bekerja sesuai amanat undang undang.
Artinya, jangan ada unsur korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan sendi-sendi ekonomi di semua lapisan masyarakat.
Bahkan, diharapkan jangan sampai pembangunan keluar dari koridor hukum yang dapat menodai serta mencederai instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
“Selaku warga Jabar, kami mendukung penuh pembangunan yang dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat. Jika, tujuannya untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat,” katanya melalui ponsel.
Berkaca dari itu, selaku elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM Pemuda dan mahasiswa dengan ini bersikap.
Pertama, meminta agar bersihkan Kementerian PUPR dari segala bentuk praktik korupsi.
Kedua, diharapkan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionla DKI Jakarta-Jawa Barat mengevaluasi kinerja seluruh kepala satker dan PPK di lingkungan kerja Provinsi Jabar.
Ketiga, lakukan evaluasi serta audit seluruh proyek yang dilaksanaman oleh satuan kerja pelakasanaan jalan nasional khususnya di Jabar.
“Semoga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam melaksanakan program kerja yang selama ini mereka emban,” ujar dia.
Ia berjanji akan mengawasi, mengawal dan memonitor seluruh program pemerintah.
Lebih lanjut dikatakan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat merupakan instansi pemerintahan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
“Kiprahnya, memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran yang harus sesuai dengan peraturan perundang undangan,” ucapnya.
Menurutnya, salah satu anggaran yang di gelontorkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat, adalah berkaitan dengan pembangunan Infrastruktu di bidang jalan.
Dimana, kata dia, dana negara yang disalurkan setiap tahun dalam proyek yang dikelolanya, cukup besar.
Dana segar tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan menggoda para koruptor untuk ikut serta menggerogotinya.
“Ibarat keju di atas nampan, tikus mencuri-curi celah dan kesempatan. Itulah sebabnya proyek pemerintah (Pengadaan Barang/Jasa) perlu dilakukan pengawasan yang instensif oleh semua pihak,” ujarnya.
Dikatakan, LSM Pemuda berencana melaksanakan aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta. (Jae)***
