Mahasiswa Mempertanyakan Pemetaan Reformasi Birokrasi

GARUT, (KAPOL) – Ikatan Mahasiswa Garut (IMG) menyambangi kantor Bappeda Kabupaten Garut, Jumat (8/11/2019). Sebelumnya mereka berorasi di bundaran simpang lima, dipimpin Irfan Nuralam.

Mereka menyoroti kegagalan reformasi birokrasi yang ditenggarai dengan penempatan pejabat di organisasi perangkat daerah yang tidak tepat.

“Kegagalan program amazing, munculnya kasus korupsi, pembangunan infrastruktur yang bermasalah, seperti pasar, sarana olah raga, gedung PKL. Kualitas pelayanan publik yang jauh dari memuaskan, serta kinerja SKPD yang sangat rendah. Tapi anggaran belanja pegawai sangat besar, kurang lebih 1.8 Triliun,” ujar Irfan.

Secara keseluruhan, IMG menilai tidak melihat ada perbaikan yang seharusnya terjadi pada delapan area perubahan. Tapi justru yang ditunjukan oleh pemda hanya sekedar pamer kemewahan.

“Para pejabat pakai mobil dinas yang baru dengan kaca mobil hitam seperti mobil pribadi. Bupati dan para pejabat sering pelesir ke luar negeri atau luar provinsi dengan alasan studi banding tapi tidak ada hasil,” katanya lagi.

Pihaknya menyambut baik, Pemerintah Kabupaten Garut berinisiatif untuk membuat roadmap Reformasi Birokrasi sebagai acuan langkah atau rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

“Tapi setelah melihat kedalaman dan melakukan kajian, kami melihat proses penghamburan uang negara sebesar 500 juta karena sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait dokumen roadmap Reformasi Birokrasi,” katanya.

Saat diterima di ruang rapat Bappeda Garut mahasiswa enggan berdiskusi, karena Kepala Bapeda tidak ada di tempat. Mereka diterima Kabid lll Sosbud, H. Yayan Gunawan S.Sos.,MSi, Kabid lll Ekonomi SJA, Bambang Heri Siswanto . SE,Msi, Kabid lV. Infrastruktur dan Kewilayahan, Asep Oo Kosasih ,ST.M.IL, dan Kabid 1 Pemerintahan, Budiman Rahayu STTP. Msi.

Mahasiswa menginginkan diterima langsung oleh Kepala Bappeda dengan alasan agar apa yang disampaikan ada keputusan atau jawaban secara langsung.

Mereka pun meminta pembuatan dokumen pemetaan Reformasi Birokrasi, yang sampai saat ini masih dipertanyakan keberadaannya.

Akhirnya IMG mendorong Inspektorat dan Kejaksaan Garut untuk melakukan pemeriksaan dan pengauditan dana 500 juta yang digunakan Bapeda Garut untuk pembuatan dokumen roadmap Reformasi Birokrasi yang sampai saat ini terindikasi belum dilaksanakan, tetapi anggaran dana sudah 100 % terserap.

Diskusikan di Facebook