KUBU RAYA, KAPOL.ID – Di tengah sorotan publik terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang masih memerlukan pengawasan ketat,
Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah mulai memacu mesin program strategis nasional lainnya.
Kali ini, fokus dialihkan ke wilayah paling ujung di Kalimantan Barat untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi narasi perkotaan, melainkan kenyataan bagi warga di pelosok.
Perjalanan tim teknis yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya menjadi bukti nyata sulitnya medan yang harus ditaklukkan.
Untuk mencapai Desa Padang Tikar dan Terentang Hulu, tim harus menyusuri sungai dan membelah rimbunnya hutan bakau menggunakan kapal motor.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya, menegaskan bahwa tantangan geografis ini adalah ujian komitmen bagi negara.
“Perjalanan ini memang tidak mudah, namun ini adalah bagian dari ikhtiar kita agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tegas Soni melalui unggahan di platform digitalnya, Rabu (12/5).
Fokus utama dari survei lapangan ini adalah rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini diproyeksikan menjadi “dapur utama” yang menjamin kualitas dan distribusi asupan gizi bagi anak-anak di wilayah pesisir.
Kehadiran SPPG di daerah terpencil menjadi sangat krusial mengingat akses logistik darat yang terbatas.
Pemerintah menekankan bahwa jarak tidak boleh menjadi pembeda dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Sejauh apa pun lokasinya, standar gizi yang diterima warga harus setara dengan wilayah lainnya.
Langkah proaktif di Kubu Raya ini menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kebijakan.
Di satu sisi, akuntabilitas pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan terus dipantau agar tidak stagnan, namun di sisi lain, investasi pada sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi tetap berjalan beriringan.
Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh tim teknis dan jajaran pemerintah daerah, implementasi program strategis nasional ini diharapkan dapat tepat sasaran, menyentuh hingga ke unit terkecil di tingkat desa, dan menjadi fondasi kuat bagi generasi mendatang di Kalimantan Barat.***
