KAPOL.ID—Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura masih berbentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tapi tidak lama lagi besar kemungkinan akan berubah.
Kasubag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Teguh mengemukakan bahwa pemerintah berinisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Sukapura.
“Kita mengajukan PDAM itu berubah menjadi Perumda. Karena di PP No. 54 tentang BUMD cuma dua kategorinya: kalau tidak Perumda, Perseroda,” ujar Teguh.
Teguh belum bisa mengonfirmasi apa saja yang berubah, di luar bentuk hukumnya. Sebab pihaknya perlu melakukan pengkajian lebih mendalam terlebih dahulu.
“Lagi pula perubahan bentuk hukumnya baru masuk pada tahap mengajuan. Materinya sedang kami godok. Apakah yang berubah hanya bentuk hukumnya, atau ada hal-hal lain yang mengikuti,” lanjutnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin membenarkan adanya usulan Raperda tentang Perubahan Badan Hukum PDAM Tirta Sukapura, dari BUMD menjadi Perumda.
“Bahkan sudah teregistrasi dalam Propemperda 2021. Cuma fisiknya belum kami terima, jadi kami belum bisa melakukan kajian apa-apa,” ujar Cecep.
Dari segi aturan, lanjut Cecep, Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang BUMD memang mengamanatkan perubahan bentuk hukum semua BUMD. Antara menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
“Kalau (PD. Bank Perkreditan Rakyat, red.) LPK Cipatujah kan sudah jadi bank CiJ Cipatujah (PT. BPR Cipatujah Jabar Perseroda, red.). Sekarang PDAM yang diajukan,” lanjutnya.
Baik Cecep maupun Teguh, keduanya sama-sama berharap Raperda tentang perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Sukapura bisa rampung pada 2021. Sehingga tahun berikutnya sudah terealisasi sebagaimana mestinya.
