Dengan Satu Direksi, Perumda Air Mineral Tirta Sukapura Dapat Menghemat hingga Rp 450 Juta

  • Bagikan
DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah menyelesaikan draf atau naskah Ranperda tentang Perumda PDAM Tirta Sukapura. Satu dari sekian perubahan di dalamnya adalah jumlah direksi dari tiga orang menjadi satu orang. (Foto: kapol.id/Amin R. Iskandar)

KAPOL.ID—Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) Tirta Sukapura menuju perubahan badan hukum. DPRD telah menyelesaikan pembahasan draf atau naskah Ranperda Perumda Air Mineral, melalui Panitia Khusus (Pansus), Senin (30/8/2021).

Pada babak akhir pembahasan naskah Ranperda tersebut, Pansus yang dipimpin Yayat Hidayat tersebut rapat dengan Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta Plt. Direktur PDAM Tirta Sukapura.

Jajaran Pansus yang berkesempatan hadir pada kesempatan tersebut antara lain Yayat Hidayat yang memimpin rapat didampingi Ejen Zaenal Mutakin (Fraksi Partai Demokrat).

Adapun anggota Pansus yang hadir antara lain Hidayat Muslim (Fraksi PPP); M. Hakim Zaman, Syahban Hilal dan Acep (Fraksi PKB); Deni Daelani (Fraksi Gerindra); Lina Marlina (Fraksi PDI Perjuangan) dan Mamat Rahmat (Fraksi PAN).

Menurut Ketua Pansus, Yayat Hidayat, perubahan badan hukum PDAM memang salah satu amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Bab III, Bagian Kesatu, Pasal 4, Nomor 3 dikatakan: “BUMD terdiri atas: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)”.

“Sebetulnya ini penjabaran dari PP Nomor 54 tahun 2017. Jadi yang berubah status hukumnya saja. Maka secara substansi memang tidak banyak perubahan,” ujar Yayat.

Salah satu perubahan yang terjadi, lanjut Yayat, adalah soal jumlah direksi. Selama ini PDAM Tirta Sukapura diisi oleh tiga orang direksi, kelak akan berubah saat menjadi Perumda menjadi satu orang. Begitu juga dengan dewan pengawas.

Alasan dari perubahan tersebut antara lain untuk efesiensi. Karena Pansus mendapat informasi dari Plt. Direktur PDAM Tirta Sukapura perusahaan bisa menghemat hingga Rp 450 juta per tahun, jika hanya ada satu orang direksi dan satu orang dewan pengawas.

“Jadi, mending dialihkan saja dananya untuk memperkuat permodalan. Karena spirit perubahan badan hukum ini juga di antaranya untuk meningkatkan kualitas perusahaan, baik pelayanan maupun pendapatan,” lanjutnya.

Seiring dengan pengurangan personil direksi dan dewan pengawas, secara otomatis setiap redaksi pada draf atau naskah Ranperda yang berkaitan dengan keanggotaan direksi dan dewan pengawas dihapus seutuhnya.

Selain itu, bila PDAM Tirta Sukapura sudah menjadi Perumda, diharapkan direksi dan dewan pengawas dapat lebih profesional dalam menjalankan perusahaannya. Toh setelah berkaca dari pengalaman, tiga orang direksi malah kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Semua fraksi, kecuali Golkar karena tidak hadir, sudah sepakat. Tapi nanti ini akan dikonsultasikan dulu ke tingkatan yang lebih atas. Pansus percaya bahwa satu orang direksi pun dapat mengemban tugas dengan baik,” lanjut Yayat.

Selain jumlah direksi dan dewan pengawas, tidak begitu banyak perubahan pada PDAM Tirta Sukapura. Karena berkaitan dengan tarif dan denda bagi pelanggan diatur oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya.

  • Bagikan