KAPOL.ID – Peluang seorang pejabat publik untuk berperilaku koruptif, sangat terbuka lebar.
Hal tersebut, karena sistem demokrasi di Indoensia sudah terlalu liberal dan cenderung kebablasan.
Maraknya perilaku koruptif yang dilakukan oknum pejabat publik, karena kesalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono saat menyinggung sistem demokrasi Tanah Air yang dinilai terlalu liberal.
“Harusnya kita menikmati sistem demokrasi Pancasila, tapi saat ini kita menggunakan sistem demokrasi yang sangat liberal, sangat bebas,” kata Ono di Kantor DPD PDIP Jabar, Selasa 18 April 2023.
Kata Ono, demokrasi liberal yang sangat bebas berdampak terhadap sistem politik di Indonesia.
Karena, seseorang akan rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa menjadi pejabat publik.
“Siapa yang punya uang dia yang menang, dan konsekuensinya cost politik bagi siapapun yang menjadi pejabat politik akan besar,” katanya kepada aejumlah wartawan.
Disinggung terkait kasus yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ono mengaku prihatin.
Ia mengingatkan para pejabat publik harus memiliki integritas dan komitmen tidak melakukan korupsi.
“Khususnya dari PDIP untuk tidak mempunyai niat, tidak mencoba sesuatu yang melanggar hukum, yang berdampak kepada kerugian negara, masyarakat dan siapapun,” ucap Ono.
Ono meminta kader di kursi DPRD mendorong rekomendasi calon Penjabat sementara (Pjs) bupati, wali kota, hingga gubernur.
“Semoga orang yang direkomendasikan memiliki kredibilitas yang baik,” ujar Ono. ***
