Pemkab Tasik Kucurkan Rp 100 Juta ke Desa Sukabakti

KAPOL.ID–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya mengucurkan Rp 100 juta ke Desa Sukabakti, Kecamatan Sodonghilir. Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menyerahkan bantuan tersebut saat menutup rangkaian kegiatan Milangkala ke-40 Desa Sukabakti, Selasa (21/6/2022) malam.

Ade Sugianto mengemukakan bahwa dana tersebut untuk perbaikan jalan desa. Ia juga memohon maaf karena dalam dua tahun terakhir pemerintahannya mengabaikan pembangunan infrastruktur.

“Selama pandemi Covid-19 anggaran bantuan dari Pusat dan Pemprov Jabar banyak yang direfocussing, sehingga pembangunan infrastruktur banyak yang batal. Sementara kami yang sampai saat ini masih bergantung pada bantuan tersebut mengalami devisit Rp 67 miliar,” terang Ade.

Di samping itu, lanjut Ade, APBD Kabupaten Tasikmalaya juga banyak mengalami refocussing. Antara lain untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga Bupati Ade Sugianto berpesan kepada pemerintahan desa dan masyarakat Sukabakti untuk selalu menjaga persatuan. Dalam hal ini, Kepala Desa berserta Rt dan Rw mesti dekat dengan masyarakat, supaya roda pemerintahan berjalan dengan baik.

“Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak K. H. Iip selaku Pengasuh Ponpes Nurul Hilal dan Bapak H. Abdul Rozak selaku pelaku sejarah pemekaran Desa Sukabakti dari Desa Parumasan. Terima kasih juga kepada para ajengan yang tidak bisa saya sebut satu per satu,” tandas Ade.

Menyikapi kehadiran dan bantuan Pemkab Tasikmalaya, Kepala Desa Sukabakti, Nandang Suryana mengaku sangat terharu. Pihaknya sangat berterima kasih atas kebaikan teresebut.

“Kami dan pata tokoh Desa Sukabakti tentu saja sangat bangga, terharu dan tentunya berterima kasih atas bantuan tersebut. Ini sungguh di luar dugaan kami. Apresiasi dari Pak Bupati benar-benar luar biasa,” ujar Nandang.

Nandang lebih jauh mengakui kalau bantuan Pemkab Tasikmalaya begitu berarti. Pasalnya, saat ini pihaknya hanya bisa menggunakan 32 persen dari dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

“Karena hanya bisa menggunakan 32 persen saja dari dana desa, pembangunan di desa kami hasil kesepakatan dalam musyawarah jadi banyak yang tidak terealisasi,” pungkas Nandang.