oleh

Perlukah Melegalkan KJA Waduk Jatigede?

Oleh Mahezwara Putera Dewangga, Mahasiswa Universitas Padjadjaran

Pembangunan waduk Jatigede tidak terlepas dari permasalahan diantaranya masalah relokasi, ganti rugi, perubahan mata pencaharian masyarakat dari bertani menjadi budidaya ikan dan masalah lainnya.

Masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini salah satunya adalah keberadaan keramba jaring apung ilegal.

Pemerintah kabupaten telah mengatur tentang keberadaan KJA di Waduk Jatigede dengan menerbitkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang melarang kegiatan jaring apung dan sejenisnya di badan air Waduk Jatigede.

Namun pada kenyataannya masih banyak KJA ilegal. Alasan pemerintah melarang adanya KJA diantaranya debit air jadi menurun dan mempengaruhi korosi bendungan.

Sosialisasi pelarangan KJA pada warga di sekitar Waduk Jatigede sudah dilakukan sebelum beroperasi.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satpol PP Kabupaten Sumedang di lokasi terdapat 147 titik keramba jaring apung.

Dalam satu titik terdapat 4-5 kelompok pada satu kelompoknya terdiri dari 8-9 orang dengan rata-rata satu orang mempunyai dua kolam ukuran 14 x 14 meter persegi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang telah memberikan sedikitnya 3 surat peringatan. Surat tersebut berisi tenggat waktu untuk menghentikan kegiatan budidaya di keramba jaring apung.

Para pelaku usaha keramba jaring apung diharuskan menghentikan kegiatannya sampai pertengahan oktober 2020.

Aliansi masyarakat Jatigede menolak adanya penertiban KJA dengan alasan banyak orang yang terkena dampak pembangunan waduk diberdayakan dalam kegiatan budidaya tersebut. Sehingga mereka menanyakan bagaimana nasib mereka setelah penertiban KJA.

Faktanya menurut aliansi masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ) banyak pelaku usaha yang berasal dari investor luar. Mereka menyebutkan boleh saja ditertibkan asal bukan kelompok mereka.

Pemerintah setiap tahun menebar sedikitnya 1 juta benih ikan per tahun, sehingga warga dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Namun menurut warga hasil dari menangkap ikan tidak sebanding dengan hasil dari usaha KJA.

Selain itu pemerintah melakukan penyuluhan dan pelatihan diantaranya kerja mandiri, tata boga, budidaya magot dan pelatihan lainnya pada masyarakat. Pemerintah juga menyarankan untuk memanfaatkan ekowisata.

Waduk Jatigede memiliki keindahan alam yang dapat menarik wisatawan. Sehingga masyarakat mendapat mata pencaharian lain diantaranya sebagai pemandu wisata, jasa penyewaan perahu dan membuka usaha warung.***

Komentar