OPINI  

Pertarungan Politik Ideologis dan Kapitalis

[tps_header][/tps_header]

Hasil Pileg 2019 di Kabupaten Tasikmalaya mencengangkan semua pihak. Partai hijau (PPP) yang selama 4 kali pemilu selalu menjadi pemenang, kalah sama saudara tuanya PKB dan Gerindra. Bahkan Gerindra amat fantastis. Dari tadinya yang hanya 4 kursi di DPRD menjadi 9 Kursi.

Tentu ada berbagai bacaan terkait apa faktor penyebabnya. Selain dari coat tail effect Pilpres melalui sosok Capresnga Prabowo Subianto, faktor penyebab lainnya adalah kuatnya identifikasi dugaan politik ala kapitalis dengan kekuatan uang melalui salah satu pengusaha bis. Menurut kabar senagaimana dimuat salah satu media online nasional, Tak kurang 30 Milyar “bom curah politik” di ledakan di 3 daerah yaitu Kota/Kabupaten Tasik dan Garut. Sehingga di 3 daerah itu Gerindra menjadi pemenangnya dan mengirim tiga legislatornya ke senayan. Luar biasa.

Lalu bagaimanakah peta politik Pileg itu apakah akan linear dengan proses politik di Pilkada September nanti? Jika melihat fenomena dan fakta politik hari ini. Maka paling tidak ada tiga kutub kekuatan politik yang akan bertarung dengan berbagai latar belakangnya.

Pertama, Kutub Ideoligis dengan basis politisi murni. Ini di refresentasikan oleh H. Ade Sugianto sebagai Petahana Bupati. PDIP kabarnya sudah memastikan mengusung Ade Sugianto sebagai Cabup. Sebagai ketua partai dan juga petahana. Sosok H Ade tentu saja cerminan kekuatan ideologis partai dan ideologis kekuasaan yang sedang menjalankan kepemimpinan.

Semua pranata dan jejaring dengan berbagai sumber daya nya tentu saja menjadi modal. Karena itulah sejatinya kekuatan petahana. Komunikasi antar partai di tingkat lokal bisa saja terbangun karena terkait pula komunikasi dengan kekuatan fraksi-fraksi di DPRD sebahai refresentasi parpol di legislatif.

Ada banyak ruang dan kesempatan yang bisa di lakukan oleh kandidat petahana yang tentu saja menguntungkan secara politik. Alur jejaring komunikasi dan sosialisasi bisa secara sistematis hingga level pemerintahan tingkat desa bahkan sampai RT. Kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan baik yang bersifat teknokratis maupun populis menjadi marketing secara politis. Secara langsung maupun tidak langsung.