KAPOL.ID – Pemerintah diharapkan serius menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Penyebaran PMK telah meningkat, hingga ke tingkat desa.
Disampaikan Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimda PPI) Provinsi Jawa Barat, 22 September 2022.
“Penularannya cukup cepat, dan jika ada salah satu hewan terinfeksi, maka.yang lainnya akan ikut tertular,” ucap Ketua Pimda PPI Jawa Barat Ahmad Baehaqi Abrori kepada wartawan.
Menurut dia, PPI Jawa Barat menyampaikan beberapa poin penting untuk meminimalisasi penularan PMK.
Dikatakan, poin pertama pemerintah perlu segera mempertimbangkan untuk menetapkan status wabah nasional agar ada penanganan yang serius.
Kedua, yakni BUMN dan BUMD yang bergerak dibidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi hasil peternak rakyat sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung.
“Poin ketiga, yaitu RPH kota yang jauh dari sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK,” ucapnya.
Sementara, poin keempat agar pemerintah membuat kebijakan dengan skala prioritas vaksin disentra pembibitan dan vaksin gratis untuk para peternak.
Selanjutnya, poin lima penting adanya kebijakan relaksasi pinjaman ternak, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Poin enam, memberi kepastian kepada perbankan atas persoalan force majeure, baik kompensasi kepada bank maupun kepastian pembiayaan selanjutnya,” ujar dia.
Poin ke tujuh yakni angka kemiskinan dan kriminalitas dikhawarirkan meningkat dikarenakan mata pencaharian yg mendadak hilang dan tdk mempunyai alternatif pemasukan.
“Poin delapan pemerintah secepatnya membuat instrumen pemulihan ekonomi nasional sektor peternak ruminansia, dengan memberikan stimulus yg tepat kepada yang terdampak,” ucap Ahmad. ***
