KABAR POLISI

Polda Jabar Dorong Insan Humas Pendidikan Perkuat Public Trust di Era Digital

×

Polda Jabar Dorong Insan Humas Pendidikan Perkuat Public Trust di Era Digital

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa peran kehumasan memiliki fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara institusi dan masyarakat. Terlebih, di tengah era disrupsi teknologi informasi dan masifnya arus media sosial saat ini, insan humas dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat, tepat, akurat, serta bertanggung jawab.

​Hal tersebut disampaikan Hendra saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan penguatan kapasitas kehumasan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Acara yang mengumpulkan para pemangku kepentingan pendidikan ini berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, Disdik Jabar, Kamis (12/11/2026).

​Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Koordinator Humas dan Kerja Sama Disdik Jabar, Dewi Nuraini, S.Pd., M.M., M.Sc., Ph.D. Hadir pula jajaran bidang pembinaan pendidikan, Balai Tikomdik, KCD Wilayah I hingga XIII, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB, serta para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kehumasan se-Jawa Barat.

​Menurut Hendra, pengelolaan kehumasan tidak sekadar membagikan atau memaparkan data semata, melainkan bagaimana upaya kolektif dalam merajut serta merawat kepercayaan publik (public trust).

​”Pengelolaan kehumasan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik. Diperlukan kemampuan komunikasi yang baik, kreativitas, serta kepekaan dalam merespons perkembangan informasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima masyarakat secara positif,” ujar Hendra di hadapan para insan humas pendidikan Jabar.

​Melalui sinergi yang terbangun ini, Polda Jabar berharap kapasitas para pengelola informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar semakin meningkat secara profesional.

Langkah tersebut dinilai krusial dalam mewujudkan komunikasi publik yang tidak hanya edukatif dan informatif, tetapi juga memiliki daya tangkal kuat terhadap sebaran informasi bohong (hoaks) yang berpotensi merusak tatanan dunia pendidikan. (***)