oleh

Selama Tiga Tahun, Angka Stunting di Kabupaten Garut Alami Penurunan

KAPOL.ID – Meski belum mencapai titik zero (nol), seperti yang diharapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan, tapi penurunan angka stunting (kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tumbuh pendek pada anak Balita) di Kabupaten Garut sudah dianggap sidnifikan terutama, pada tiga tahun terakhir ini.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, Kamis (19/11/2020) mengatakan, pada tahun 2017 setalah dilakukan survey Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) angka Stunting di Garut mencapai angka 43.2 persen.

Tentu katanya, hasil tersebut cukup mengagetkan, sehingga segala upaya nyata pun terus dilakukan baik melalui berbagai lintas sektor maupun lintas program agar bisa secara cepat menurunkan privalensi stunting.

“Bekerjasama dengan Kementrian Dalam Degeri Republik Indonesia, kami pun kemudian membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan stunting yang diberi nama 8 Aksi Konvergensi Stunting yang dikoordinir oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Peternakan, termasuk Bagian Hukum, lalu kami melakukan program kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Garut,” tuturnya.

Ternyata, tutur Tri, melalui program tersebut hasilnya cukup signifikan dalam membantu penurunan kasus Stunting.

Karena dapat dilihat dengan angka Stunting di Kabupaten Garut, dimana pada tahun 2017 yang mencapai 43,2 % kita dikalim sebagai stunting sangat tinggi, di tahun 2018 kita mengalami penurunan di angka 34,3 % dan ditahun 2019 Kabupaten Garut turun lagi menjadi 27,03 %.

Memang lanjut Tri, dibanding dengan target pemerintah pusat juga target bupati bahwa kita Zero Stunting atau berada di angka 14 %, nilai 27,03 % itu masih berada di angka tertinggi.

Tapi lanjut ia, progres penurunan selama tiga tahun terakhir itu sudah masuk katagori sangat baik.

“Semoga saja, di tahun-tahun yang akan datang, target Pak Bupati, Garut menjadi zero stunting bisa segera tercapai. Kita pun terus berupaya melakukan kerja sama yang baik antar lintas SKPD bersama dengan kecamatan, desa, PKK dan para kader yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (Anang KN)***

Komentar