Urus Izin Usaha Melalui OSS, Warga Sumedang Masih Bingung

  • Bagikan

KAPOL.ID – OSS atau Online Single Submission merupakan sistem canggih untuk mengurus perizinan usaha.

Melalui OSS, maka akan memudahkan masyarakat ketika akan mengurus perizinan.

OSS diluncurkan Presiden Jokowi yang juga bentuk reformasi bidang perizinan usaha.

Sebelumnya, izin yang diminta masyarakat harus melalui proses dan birokrasi yang panjang yang juga pemohon harus hadir.

Menanggapi itu, Gina Rahman Kusumawan selaku Validator Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Dinas PUPR Kabupaten Sumedang membenarkan jika terkait KKPR pun sekarang diproses langsung ATR/BPN serta Kementrian Investasi RI.

Perijinan terkait informasi ruang/KKPR dilakukan langsung oleh pusat melalui website www.oss.go.id

Ia menuturkan, dengan sistem yang baru seperti itu diakuinya belum begitu familiar di masarakat.

Jadi, perlu adaptasi dan kami pun masih terus beradaptasi memberbaiki SOP dan sistemnya.

“Kami terus mendapatkan pelatihan dari kementerian dalam mengoperasikan sistemnya,” ucap dia, Senin (15/11/2021).

Sampai saat ini, rata-rata permasalahan yang muncul terkait isian formulir dari website yang 9 poin.

Formulir tersebut banyak yang tidak diisi dan jadi hambatan.

“Kami dituntut untuk mempermudah masyarakat. Terpantau, masyarakat juga ketika mengisi formulir hanya sebagian saja,” kata dia.

Menurut dia, ketika mengupload datanya secara otomatis kurang lengkap.

Kendati demikian, semua data yang ada di website tersebut memang harus diisi.

“Jangan sampai kurang data isian, supaya kami secepatnya memeverifikasi data bukan data yang kosong. Setelah itu, dilanjut ke BPN untuk menverifikasi lapangan dan pertek. Lalu, kembali ke tata ruang guna mengisi KKPR, lanjut ke verifikasi jika dari pusat harus melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD),” ujarnya.

Namun, lanjut Gina Rahman, kita belum punya, baru ada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Dengan adanya Website OSS akan menghindari pertemuan kedua belah pihak dan menghindari gratifikasi.

“Jika ada masyarakat yang mau konsultasi maka kami juga terbuka, bagaimana cara mengisinya secara keseluruhan, kita akan jelaskan, kami berharap bagi para pemohon yang mengajukan perijinan untuk diisi semua, nantinya tidak bisa di acc walaupun hanya satu atau dua poin saja,” pungkasnya.

Sementara, Aji (51) warga Sumedang mengaku sedikit kurang paham mengikuti aturan baru tersebut yang juga dinilainya minim sosialisasi.

“Saya menelaah, SDM dan pengelola sistemnya pun masih belum siap jika diterapkan di Sumedang. SDM dan penyempurnaan sistemnya harus optimal, agar pemohon izin tak pusing. Secara manual saja, biar tak bingung dan tak kelamaan menunggu keluar izin,” ujarnya. ***

  • Bagikan