KAPOL.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti pentingnya pembaharuan data dalam setiap usulan aspirasi desa. Pasalnya, keakuratan data menjadi kunci utama agar usulan pembangunan bisa masuk dalam skala prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itu ditegaskan Ono saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Aula Hotel Prima, Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/2/2026).
Ono mengungkapkan fakta cukup mengejutkan. Dari sekitar 300-an desa di Kabupaten Indramayu, tercatat baru 18 desa yang usulannya berhasil lolos dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
”Adanya SIPD tersebut sebenarnya untuk memudahkan aspirasi program prioritas di desa-desa. Sebab, yang punya rakyat sebenarnya kan pemerintah desa,” ujar Ono Surono.
Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah, termasuk desa. Alhasil, seleksi program melalui sistem SIPD kini menjadi jauh lebih ketat dan kompetitif.
Ono menekankan, pemerintah desa memiliki peran krusial dalam mengawal program prioritas melalui sistem tersebut. Ia meminta perangkat desa, terutama operator SIPD, untuk lebih proaktif memantau status usulan yang telah diinput hingga mencapai status indikatif.
”Operator ini harus selalu mengecek dan terus berkoordinasi dengan pihak Bappeda agar usulannya diterima,” tegas legislator dari PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Ono menjelaskan bahwa komunikasi intensif dengan pihak terkait sangat diperlukan agar usulan pembangunan bisa dikawal dengan baik. Meski saat ini anggaran DPRD Provinsi untuk desa memiliki keterbatasan, hal itu bukan berarti pembangunan harus terhenti.
Ono menjamin, pihak dewan akan memberikan pengawalan penuh apabila usulan tersebut sudah terverifikasi dan masuk ke dalam sistem dengan besaran anggaran yang pasti.
”Kuncinya, akan kami kawal setelah usulannya masuk sistem dan menjadi program prioritas dalam sistemnya,” pungkas Ono.
