CIANJUR, KAPOL. – Lembaga swadaya masyarakat Cianjur Government Watch (CGW) melontarkan kritik tajam terhadap implementasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur tahun 2026.
Meski anggaran yang digelontorkan mencapai ratusan miliar rupiah, program ini dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena kurangnya transparansi dan sosialisasi.
Koordinator Advokasi CGW, Ilyas (Apung), menyatakan bahwa komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur untuk mempertahankan status UHC prioritas memang terlihat serius secara administratif. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 293.672.736.000 pada tahun 2026.
“Anggaran sebesar itu diproyeksikan untuk meng-cover premi BPJS Kesehatan bagi 800.000 warga Cianjur agar mencapai target keanggotaan aktif sebesar 80%. Namun secara teknis, program ini mubazir karena warga yang didaftarkan justru tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi peserta,” ujar Ilyas, Senin (04/05/2026).
Persoalan mendasar yang ditemukan CGW terletak pada keterbukaan sumber data kependudukan yang dikelola Dinas Kesehatan. Data tersebut didaftarkan dan dibayar preminya oleh Pemda, namun warga yang bersangkutan tidak pernah diberi tahu mengenai status kepesertaan maupun manfaatnya.
Berdasarkan hasil koordinasi CGW dengan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur, muncul dugaan pelanggaran regulasi internal BPJS. Ilyas merujuk pada Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Administrasi dan Manajemen Data Kepesertaan.
Pasal 12 ayat 1 Menyebutkan bahwa setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta. Namun, Hingga saat ini, 800.000 warga yang preminya dibayar negara tersebut belum menerima identitas khusus maupun pemberitahuan resmi.
CGW berkesimpulan bahwa tanpa adanya sosialisasi dan penyerahan kartu atau identitas peserta, anggaran miliaran rupiah tersebut hanya mengalir secara administratif ke kas BPJS Kesehatan tanpa memberikan dampak proteksi kesehatan yang dirasakan langsung oleh warga miskin atau rentan di Cianjur.
“Jika warga tidak tahu mereka terdaftar, otomatis mereka tidak akan menggunakan fasilitas tersebut saat sakit. Kami menilai manfaat dari uang rakyat sebesar Rp 293 miliar ini baru dinikmati oleh BPJS secara institusi, belum menjadi kabar baik atau manfaat nyata bagi 800.000 jiwa warga Cianjur,” tegas Ilyas.
CGW mendesak Pemda Cianjur dan BPJS Kesehatan untuk segera melakukan konsolidasi data dan memastikan setiap warga yang telah didaftarkan mendapatkan hak informasinya secara transparan agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia. NDI/SYA
