KAPOL.ID – Ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melahirkan generasi emas lewat program “Sekolah Maung” mulai memasuki babak krusial. Namun, di balik ambisi mencetak lulusan berkelas dunia, aroma kekhawatiran soal munculnya ketimpangan pendidikan mulai terendus dari kursi legislatif.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mewanti-wanti agar program yang menyasar siswa-siswa unggulan ini tidak terjebak pada lubang yang sama dengan kebijakan masa lalu. Ia mengingatkan memori publik pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang akhirnya kandas
”Konsepnya memang positif, menyiapkan anak-anak kita yang punya bakat istimewa, baik akademik, olahraga, maupun seni agar bisa bersaing di level nasional hingga internasional,” ujar Yomanius di Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.
Dalam rancangan awal, Dinas Pendidikan Jabar rupanya cukup agresif dengan mengusulkan 41 calon Sekolah Maung untuk tahun ajaran 2026-2027. Namun, usulan tersebut langsung “direm” oleh Komisi V.
DPRD menilai, langkah masif di tahap awal justru berisiko tinggi. Dibanding langsung tancap gas di puluhan titik, legislatif mendorong adanya proyek percontohan (pilot project) yang matang dan teruji.
”Rapatnya belum tuntas, karena Disdik masih ajukan 41 sekolah. Kami memandang sebaiknya jangan semasif itu dulu. Cukup ambil beberapa untuk pilot project. Nanti dari hasil evaluasinya, baru bicara soal perluasan,” kata Yomanius tegas
Satu hal yang menjadi perhatian serius adalah potensi munculnya “kastanisasi” dalam dunia pendidikan. Konsep seleksi lintas wilayah tanpa batas zonasi dan kriteria akademik yang sangat tinggi bahkan muncul wacana syarat IQ minimal 130 dikhawatirkan menciptakan jarak antara sekolah “elit” dan sekolah “biasa”.
Yomanius mengingatkan, partisipasi orang tua yang besar di Sekolah Maung memang baik untuk kualitas pembelajaran, namun jika tidak dikontrol, hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan.
”Jangan sampai terjadi lagi kasta-kasta. Yang ini kasta tinggi, yang lain kasta bawah. Ini yang dulu membuat RSBI dibatalkan MK karena dianggap memperkuat kesenjangan. Jangan sampai ini kejadian lagi,” paparnya
Sebagai solusi jalan tengah, DPRD Jabar mengusulkan agar fokus awal diarahkan ke satu titik yang sudah paling siap secara infrastruktur, yakni di Kabupaten Purwakarta.
Di sana, lahan seluas 9 hektare sudah tersedia dan anggaran pun sudah disiapkan. Purwakarta dinilai paling logis untuk dijadikan laboratorium pertama Sekolah Maung sebelum direplikasi ke wilayah lain di Jawa Barat.
”Satu saja dulu di Purwakarta. Lahannya ada, anggarannya ada, persiapannya lebih matang. Kalau itu sukses jadi pilot project, baru kita bicara zonasi lain, mau di Selatan, Timur, atau Barat,” pungkasnya.
Kini, bola panas “Sekolah Maung” ada di tangan Dinas Pendidikan untuk memfinalkan draf agar ambisi mencetak “Maung Jabar” tidak justru melahirkan ketimpangan yang mencederai keadilan pendidikan.(Am)
