KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) –
Rencana pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPA Sarimukti kembali menjadi sorotan.
Di tengah kondisi darurat sampah yang masih membayangi Bandung Raya, berbagai pihak mulai mempertanyakan apakah teknologi tersebut benar-benar menjadi solusi berkelanjutan atau justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik Ilmiah bertajuk “Menghitung Untung Rugi Pemanfaatan Teknologi PSEL dalam Penanganan Sampah Bandung Raya Khususnya di Sarimukti” yang digelar Walhi Jawa Barat, di Rooftop DPRD Jabar, Selasa (9/6/2026)
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, mengatakan persoalan sampah saat ini telah menjadi masalah mendesak yang membutuhkan penanganan serius dan terukur.
Menurutnya, isu sampah selalu menjadi perhatian utama Komisi IV DPRD Jabar dalam berbagai rapat kerja bersama mitra pemerintah daerah.
“Persoalan sampah ini sudah menjadi hal yang sangat urgen. Setiap rapat Komisi IV, saya selalu menyampaikan soal sampah. Bagaimana darurat sampah di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, menjadi perhatian kami,” kata Rizaldy.
Ia mengapresiasi inisiatif Walhi Jawa Barat yang secara konsisten mengawal isu lingkungan, termasuk menggelar forum diskusi ilmiah untuk mengkaji rencana pembangunan PSEL di Sarimukti.
Menurut Rizaldy, DPRD Jabar memandang diskusi semacam ini penting karena dapat menjadi ruang terbuka bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan berdasarkan pendekatan ilmiah dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan kesimpulan yang baik dan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di Jawa Barat,” ujarnya.
Rizaldy mengungkapkan, Komisi IV DPRD Jabar menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun organisasi lingkungan terkait rencana kerja sama pembangunan PSEL di Sarimukti.
Salah satunya datang dari Walhi Jawa Barat yang menyampaikan sejumlah kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang proyek tersebut.
“Kami melihat ada kekhawatiran dari teman-teman Walhi. Apakah PSEL ini benar-benar menjadi solusi berkelanjutan, solusi sementara, atau justru menjadi beban tambahan baru bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Karena itu, lanjut Rizaldy, forum diskusi ilmiah diperlukan untuk menguji berbagai argumentasi yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat maupun risiko dari penerapan teknologi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh berhenti pada kritik semata, tetapi juga harus mampu melahirkan alternatif solusi yang realistis untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.
“Kalau ternyata PSEL dianggap belum menjadi solusi berkelanjutan, lalu apa solusi yang lebih baik? Ini yang harus kita bahas bersama,” ucapnya.
Rizaldy mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. Namun, di tengah kebutuhan penanganan sampah yang mendesak, muncul berbagai opsi kebijakan lain termasuk pembangunan PSEL di Sarimukti.
Karena itu, seluruh hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah di Jawa Barat.
“Kami di Komisi IV bertekad mengawal apa yang menurut masyarakat merupakan hal terbaik. Karena yang merasakan dampak kebijakan ini adalah 52 juta masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Rizaldy menambahkan, pembangunan yang dibutuhkan Jawa Barat bukan hanya pembangunan fisik semata, melainkan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Yang kita cari bukan sekadar pembangunan. Tetapi pembangunan yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan mampu menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan,” katanya.
Diskusi yang dihadiri unsur pemerintah, akademisi, organisasi lingkungan, perwakilan masyarakat serta insan media itu diharapkan menjadi ruang bersama untuk merumuskan langkah terbaik dalam mengatasi krisis sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat. (Jae)
