KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dengan tegas menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri.
Ono mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan gratis selama 12 tahun, khususnya di sekolah negeri. Oleh karena itu, kekurangan anggaran pendidikan bukan berarti solusinya harus membebankan biaya kepada masyarakat.
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Ono Surono di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dimintanya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, hingga kebutuhan operasional sekolah negeri. Jangan sampai kebijakan SPP kembali dihidupkan dengan alasan keterbatasan fasilitas.
Bagi Ono, persoalan fasilitas justru menjadi rapor dan tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan lewat penguatan anggaran pendidikan, bukan dari dompet orang tua siswa.
Soroti Validitas Data Desil Kesejahteraan
Ono juga menyoroti usulan yang menyebutkan bahwa SPP hanya akan dikenakan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 6 hingga desil 10 (kelompok mampu). Menurutnya, pendekatan tersebut belum tepat dan rawan keliru di lapangan karena masalah validitas data.
“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” tegasnya.
Dorong Bantuan untuk Sekolah Swasta
Tak hanya fokus pada sekolah negeri, Ono Surono juga mendorong pemprov agar memberikan dukungan finansial yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta.
Bantuan tersebut dinilai sangat penting agar sekolah swasta di Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas fasilitas belajarnya tanpa harus membebankan biaya tinggi kepada para peserta didik.
Di akhir pernyataannya, Ono berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri ini segera disudahi dan tidak berlanjut menjadi kebijakan resmi.
“Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting saat ini adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat,” pungkas Ono. (FTH)
