KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per Rabu (10/6/2026), langsung direspons cepat oleh Pemerintah Kota Bandung. Salah satunya harga jenis Pertamax yang kini resmi meroket menyentuh angka Rp16.250 per liter.
Menyikapi lonjakan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kondisi dilematis ini harus segera dihadapi dengan langkah konkret, yakni efisiensi total dan penghematan biaya operasional di lingkungan pemerintahan.
Dampak Dinamika Global dan Tekanan Dolar
Menurut Farhan, kenaikan harga BBM kali ini tidak terlepas dari hantaman dinamika global yang memengaruhi keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) energi dunia. Situasi kian diperparah dengan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat yang menembus kisaran Rp17.928 per dolar AS.
”Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Apa boleh buat, kondisi ini harus kita hadapi bersama,” ujar Farhan, Rabu (10/6/2026).
Farhan menyadari betul bahwa pemerintah daerah tidak memiliki regulasi ataupun kewenangan untuk mengendalikan harga BBM di pasar. Kendati demikian, Pemkot Bandung tidak tinggal diam dan fokus mencari celah untuk menekan dampak pembengkakan biaya operasional.
Sebagai langkah awal, Farhan mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung, untuk mulai mengubah pola pikir dalam mengonsumsi energi dengan cara lebih hemat.
”Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun terpaksa, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” tuturnya.
Langkah efisiensi ini dinilai krusial agar beban pengeluaran daerah tidak semakin membengkak tak terkendali.
”Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” tambahnya lagi.
Soroti Anggaran Pengangkutan Sampah
Di luar mobilitas pegawai, Farhan tidak menampik ada sektor pelayanan publik krusial yang kini posisinya paling mengkhawatirkan akibat imbas kenaikan BBM ini. Sektor tersebut adalah operasional armada pengangkutan sampah.
Ia membeberkan, kendaraan pengangkut sampah selama ini menggunakan bahan bakar nonsubsidi berspesifikasi tinggi yang harganya jauh di atas BBM subsidi, sehingga dampaknya akan langsung memukul anggaran daerah.
”Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasionalnya menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi kami,” ungkap Farhan
Dinas Luar dan Makan Minum Dipangkas
Guna mengamankan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Bandung berencana melakukan kebijakan tidak populer dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional yang dinilai tidak terlalu mendesak.
Farhan menyebutkan, beberapa pengeluaran yang dipastikan akan mengalami penciutan anggaran di antaranya adalah belanja makan minum (mamin) rapat serta biaya perjalanan dinas (perjadin).
”Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini,” tegasnya.
Meski ikat pinggang anggaran mulai dikencangkan, Farhan menggaransi bahwa pelayanan publik dasar kepada masyarakat luas tidak boleh kendor sedikit pun dan tetap menjadi prioritas utama.
”Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan prima, sementara di internal pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkas Farhan. (AM)
