KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL.ID) – Dinamika politik lokal di Kabupaten Sumedang tengah menjadi sorotan menyusul narasi kritis yang dilontarkan anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, Rahmat Juliadi.
Melalui akun media sosial FB pribadinya, ia mengungkap dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bernilai total Rp1,6 miliar.
Poin krusial yang menjadi perhatian adalah adanya “selisih misterius” sebesar Rp700 juta. Rahmat dalam narasi gambar di medsosnya dituliskan bahwa kontraktor pelaksana proyek mengaku hanya menerima kucuran dana sebesar Rp.900 juta.
Celah angka yang signifikan ini memicu spekulasi publik mengenai potensi praktik pemotongan anggaran atau mark-up sistematis yang diduga melibatkan oknum-oknum tertentu.
Narasi tajam Rahmat memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat: Apakah unggahan tersebut merupakan potret kegagalan program KDMP secara nasional, ataukah temuan investigatif konkret atas praktik yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang?
Hingga saat ini, konteks pernyataan Rahmat masih menjadi perdebatan hangat.
Sebagai anggota legislatif, setiap narasi yang ia sampaikan memiliki bobot politis yang tinggi.
Publik kini terbelah, apakah ini adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak tepat sasaran, atau sebuah “bom waktu” berupa skandal korupsi di tingkat daerah.
Ketidakpastian ini diperparah dengan absennya klarifikasi resmi dari pihak eksekutif maupun instansi terkait.
Upaya konfirmasi yang dilakukan tim redaksi kepada Rahmat Juliadi pun belum membuahkan hasil Jawaban hingga berita ini diturunkan.
Kondisi tersebut memicu gelombang desakan dari masyarakat yang menuntut transparansi. Publik mendesak DPRD Sumedang untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membuka aliran dana proyek KDMP yang merupakan program unggulan pemerintah pusat secara terang-benderang.
”Tambah parah saja. Di mana hati nurani para pemimpin yang terhormat?” tulis salah satu warganet, mencerminkan kekecewaan publik atas dugaan raibnya uang rakyat tersebut.
Kini, bola panas berada di tangan Rahmat Juliadi dan koleganya di kursi legislatif. Publik menanti langkah nyata; apakah temuan ini akan ditindaklanjuti secara hukum, atau sekadar menjadi retorika politik yang berakhir tanpa kejelasan.
Menanggapi narasi akun FB tersebut, Ketua LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) Kabupaten Sumedang, Pipin AM berharap agar masyarakat ikut menyukseskan program unggulan Presiden RI tersebut, dengan melakukan kontrol secara bersama-sama, agar berjalan sukses.
Jika, kata dia, ada dugaan ketidak transparan anggaran dalam realisasinya, maka masyarakat agar tak sungkan mengklarifikasi melalui cara yang sesuai prosedur.
“Dan, jika memang ada dugaan kejanggalan, alangkah baiknya Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyikapi aduan dari masyarakat itu,” ujar Pipin.***
