KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyarankan pemerintah pusat untuk menyempurnakan skema dana transfer ke daerah. Langkah ini dinilai sebagai solusi alternatif jika moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetap dipertahankan.
Menurut Buky, penyesuaian formula tersebut bisa menjadi jalan keluar yang efektif bagi wilayah berpenduduk besar seperti Jawa Barat, tanpa harus memaksakan pemekaran wilayah yang memakan anggaran besar.
Di sisi lain, ia menilai keputusan pemerintah pusat untuk mempertahankan moratorium DOB merupakan langkah yang realistis, terutama melihat kondisi fiskal nasional saat ini.
“Saya setuju dengan kebijakan pemerintah pusat untuk belum merealisasikan daerah otonomi baru, karena memang kondisi fiskal saat ini harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Buky di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (6/7/2026).
Meski memaklumi kebijakan tersebut, Buky tidak menampik bahwa Jawa Barat sebenarnya sudah sejak lama mengusulkan pembentukan sejumlah daerah otonomi baru.
Bahkan, tercatat ada sekitar 10 usulan pemekaran yang telah melengkapi seluruh persyaratan administratif, namun terganjal oleh aturan moratorium.
“Dari Jawa Barat sudah cukup lama mengajukan DOB. Kalau tidak salah ada sekitar sepuluh usulan yang sudah memenuhi syarat, tetapi kita juga tahu saat ini masih ada moratorium,” katanya.
Buky menjelaskan, tingginya urgensi pemekaran wilayah di Jawa Barat bukan sekadar urusan administratif belaka. Hal itu berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kapasitas pelayanan publik di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.
Ia menyoroti formula pembagian dana transfer pusat yang selama ini dirasa kurang proporsional. Jawa Barat memiliki populasi yang jauh lebih banyak dibanding Jawa Tengah maupun Jawa Timur, namun jumlah kabupaten dan kotanya justru lebih sedikit.
“Kenapa Jawa Barat begitu bersemangat mengusulkan DOB? Karena mungkin juga ada kaitannya dengan transfer dana pusat ke daerah yang salah satu pertimbangannya memperhatikan jumlah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Oleh karena itu, Buky mendorong agar pemerintah pusat menjadikan jumlah penduduk sebagai indikator dengan bobot yang lebih besar dalam instrumen penyaluran dana transfer ke daerah.
“Kalau daerah otonomi baru sekarang belum memungkinkan karena pemerintah pusat sedang menyempurnakan sistem fiskal nasional. Mungkin jalan tengahnya, dana transfer pusat ke daerah lebih mempertimbangkan jumlah penduduk,” pungkasnya.
Langkah fiskal ini dinilai jauh lebih rasional dan memungkinkan untuk diterapkan dalam waktu dekat, ketimbang memaksakan pembentukan daerah otonomi baru yang dipastikan bakal membebani anggaran negara dalam jumlah besar. (AM)
