KAPOL.ID –
DPRD Kota Tasikmalaya belum mendapatkan informasi terkait rencana pusat melakukan top up dana alokasi umum (DAU) dan kurang salur dana bagi hasil (DBH).
“Belum dapat informasi yang valid, informasinya masih punya alokasi tertunda sebesar 52 miliar.”
“Tadi baru atau akan masuk hampir di angka Rp 8 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata usai rapat badan anggaran, Kamis (13/8/2026).
Ia mengaku belum tahu apa penyebab baik DAU maupun tunda salur DBH hanya didapatkan sedikit. Apakah keterbatasan anggaran di pusat, atau ada hal lain.
“Ini yang akan kita dalami, karena ada syarat efisiensi. Atau ada pos anggaran yang belum sesuai.”
“Suka tidak suka, kita belum dalam posisi kemandirian fiskal. Ketergantungan transfer dari pusat tidak bisa dihindari ,” katanya.
Sementara dilansir suara.com, mitra media KAPOL.ID, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap pemerintah menyiapkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun.
Untuk membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tito menyebut dukungan tersebut diberikan kepada sekitar 546 daerah dengan total anggaran mencapai Rp18,9 triliun.
Dari total tersebut, lebih dari Rp10 triliun berasal dari kurang bayar DBH yang disalurkan kepada daerah.
“Kemudian 8 triliun lebih itu adalah dari penambahan istilahnya top-up tambahan Dana Alokasi Umum,” imbuhnya.
Pa-po
Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparullah mengatakan ada Rp 7 miliar dari alokasi dana transfer pusat kurang salur DBH.
“Betul Rp 7 miliar lebih. Kemudian kemarin dapat yang dari pemerintah pusat itu. Yang kurang bayar itu ada Rp 8 miliar ke provinsi Jadi pada akhirnya plus plos gitu,” katanya.
Pihaknya berharap ada tambahan lagi dari pemerintah pusat. Karena perkembangannya masih terus berprogres hingga bulan Desember.
Efisiensi di berbagai pos juga telah dilakukan seperti mengurangi jatah bahan bakar operasional, sejumlah kegiatan hingga penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Belum menjadi keputusan besarannya, berbagai alternatifnya sudah ada. Nanti pada waktunya pasti akan diumumkan,” ujarnya.***
