KAPOL.ID –
Sinergi Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Tasikmalaya turut mengantarkan prestasi di tingkat nasional.
Mulai dari TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Awards 2026, hingga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026.
Penghargaan tersebut diumumkan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 di Jakarta International Convention Center, 24–26 September 2026.
Kota Tasikmalaya meraih penghargaan TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik I Kawasan Jawa–Bali. Kabupaten Tasikmalaya meraih Terbaik I katagori TPID Berprestasi Kawasan Jawa–Bali. Disusul Kabupaten Pangandaran meraih Terbaik III Kawasan Jawa–Bali.
Ketiga daerah berhasil mempertahankan penghargaan pada kategori masing-masing yang juga diraih pada 2025.
Sementara Kabupaten Ciamis meraih Terbaik ke-III TP2DD Tingkat Kabupaten wilayah Jawa-Bali.
“Kami di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Tasikmalaya terus memperkuat koordinasi kebijakan dan implementasi program pengendalian inflasi di Priangan Timur,” kata Kepala Kpw Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida ESP, Jumat (25/9/2026).
Ia mengatakan, langkah sinergi terwujud melalui operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, kerja sama antardaerah. Serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.
Hal tersebut untuk mendukung ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan.
“Di Kota Tasikmalaya, inflasi IHK pada periode yang sama tercatat sebesar 3,00% (yoy), lebih rendah dari angka nasional.”
“Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 4,58% (yoy), masih berada dalam kisaran target 3,0%–5,0%,” katanya.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus mencermati perkembangan harga serta memperkuat respons pengendalian inflasi. Sesuai karakteristik komoditas dan kondisi masing-masing daerah.
Digitalisasi
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di tengah perkembangan ekonomi global dan meningkatnya risiko di ruang digital.
Pengembangan ekonomi dan keuangan digital perlu disertai penguatan keamanan sistem pembayaran, pelindungan konsumen. Serta kerja sama antara pemerintah, otoritas, asosiasi, dan industri.
Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan infrastruktur dan standar sistem pembayaran. Yang menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah dalam satu ekosistem
Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi dan keuangan digital secara nasional mencapai 6,11 miliar transaksi. Tumbuh 40,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Akseptasi QRIS telah mencapai 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant. Sementara itu, BI-FAST memproses 549 juta transaksi ritel dengan nilai Rp 1.346 triliun.
Di Priangan Timur, KPwBI Tasikmalaya bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra terus mendorong perluasan penggunaan QRIS dan penguatan ekosistem pembayaran digital.
Di Kota Tasikmalaya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dikembangkan melalui program Tasik Melayani. Antara lain melalui IPBB Digital, SINATRIA untuk retribusi parkir, dan SIMARET untuk retribusi pasar.
Sementara itu, berbagai inisiatif digitalisasi juga dikembangkan di daerah lainnya melalui digitalisasi tiket pariwisata Kabupaten Pangandaran, Ciamis Galuh Go Digital, serta Banjar Digi Berdaya.
Capaian Kabupaten Ciamis pada Championship TP2DD 2026 menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. ***
