KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, kembali mengingatkan bahwa kepatuhan warga menunaikan kewajiban pajak harus berjalan seirama dengan komitmen pemerintah dalam menggenjot pelayanan serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Penegasan tersebut disampaikan Ineu tatkala menghadiri giat Sosialisasi Pajak Daerah bareng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat di wilayah Kabupaten Sumedang, Senin (21/9).
Bagi Ineu, pundi-pundi pajak daerah memegang peranan vital sebagai penopang utama kesehatan keuangan daerah. Oleh karenanya, publik perlu diberi pemahaman utuh bahwa tiap rupiah pajak yang dibayarkan merupakan bentuk andil nyata dalam memajukan Jawa Barat
Kendati demikian, politisi perempuan ini mengingatkan agar pemerintah tidak berpangku tangan. Kepercayaan publik harus terus dijaga lewat tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berpihak penuh pada hajat hidup orang banyak.
”Masyarakat kita dorong untuk taat dan memenuhi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa kontribusi masyarakat tersebut kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan,” cetus Ineu.
Anggota Komisi III DPRD Jabar ini menilai, kesadaran fiskal warga bakal tumbuh subur tatkala mereka paham betul ke mana arah aliran uang pajak serta melihat wujud pembangunan di lapangan.
Itulah sebabnya, agenda sosialisasi perpajakan sudah saatnya keluar dari pakem lama. Kegiatan semacam ini tidak boleh sekadar menjadi ajang menjejali aturan, melainkan jembatan transparan untuk merajut kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak.
”Jangan hanya bicara mengenai kewajiban membayar pajak. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat pajak, bagaimana pelayanan diberikan, serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Tak lupa, Ineu turut mendesak jajaran Bapenda Jabar agar terus berinovasi memangkas birokrasi dan mempermudah akses layanan. Sentuhan teknologi, perluasan kanal pembayaran, hingga sosialisasi yang renyah dan mudah dicerna publik menjadi kunci utama pendongkrak tingkat kepatuhan.
Terlebih, kondisi geografis serta tingkat aksesibilitas masyarakat di berbagai pelosok Jawa Barat tentu tidak berseragam.
”Pelayanan harus semakin dekat dan mudah. Jangan sampai ada masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya tetapi mengalami kesulitan karena akses maupun kurangnya informasi,” tegasnya.
Melalui gawe besar di Sumedang ini, Ineu mematok asa agar literasi perpajakan warga kian terkerek, sekaligus menjadi saluran komunikasi dua arah untuk menampung pelbagai kendala yang dihadapi wajib pajak di lapangan.
Jika sinergi antara kesadaran warga dan prima-nya layanan pemerintah ini terjalin apik, pundi-pundi pendapatan daerah diyakini kian optimal. Pada akhirnya, ruang fiskal yang lapang akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi program pro-rakyat di Jawa Barat. ***
