PARLEMENTARIA

Sosialisasi Pajak di Sumedang, Ineu Purwadewi Tekankan Kolaborasi Warga dan Pemerintah

×

Sosialisasi Pajak di Sumedang, Ineu Purwadewi Tekankan Kolaborasi Warga dan Pemerintah

Sebarkan artikel ini

KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, tak henti-hentinya mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. Pajak, kata dia, merupakan denyut nadi utama pembiayaan pembangunan di Tatar Pasundan.

​Pesan penting itu ditegaskan Ineu di hadapan warga saat menggelar Sosialisasi Pajak Daerah bareng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat di wilayah Kabupaten Sumedang, Senin (21/9).

​Bagi Ineu, sosialisasi semacam ini punya urgensi tinggi. Tujuannya agar masyarakat tidak sekadar tahu kewajiban merogoh kocek buat bayar pajak, tapi juga paham ke mana perginya aliran uang tersebut demi kemajuan daerah.

​”Kesadaran membayar pajak harus tumbuh dari pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ineu.

​Anggota Komisi III DPRD Jabar ini menandaskan, mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) bukan perkara gampang. Butuh kolaborasi alias gotong royong dari semua elemen.

​Pemerintah, imbuh Ineu, wajib hadir memberikan pelayanan perpajakan yang antigagal, mudah, serta transparan. Sebaliknya, masyarakat turut menyokong lewat kepatuhan menunaikan kewajiban fiskalnya.

​Makanya, politisi PDI Perjuangan ini menilai sosialisasi model jadul yang cuma menjejali aturan kaku sudah tidak relevan. Warga butuh edukasi gamblang soal mekanisme bayar, kemudahan akses, sampai transparansi pemanfaatan hasil pajak.

​”Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah. Jangan sampai masyarakat sebenarnya ingin memenuhi kewajibannya, tetapi terkendala informasi ataupun akses terhadap pelayanan,” ujar Ineu

​Lebih jauh, ia membeberkan bahwa tebal tipisnya kemampuan fiskal daerah sangat menentukan luas tidaknya ruang gerak pemerintah dalam mengeksekusi program pro-rakyat. Kendati demikian, tarikan pajak tinggi wajib diimbangi kualitas layanan prima serta pengurusan yang bersih.

​”Harapannya tentu kesadaran masyarakat semakin meningkat. Ketika masyarakat semakin taat pajak dan pemerintah memberikan pelayanan yang baik, maka akan terbentuk hubungan yang saling mendukung dalam pembangunan Jawa Barat,” ucapnya

​Lewat kegiatan di Sumedang ini pula, Ineu berharap terjadi dialog interaktif dua arah. Jadi, warga bukan cuma dicecar informasi pajak, tapi juga leluasa curhat soal hambatan di lapangan saat hendak memenuhi kewajiban fiskal mereka. (AM)