HUKUM

Sengketa Pembayaran Proyek SMA Al-Azhar 27 Regol, PN Bandung Lanjutkan Persidangan

×

Sengketa Pembayaran Proyek SMA Al-Azhar 27 Regol, PN Bandung Lanjutkan Persidangan

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Sengketa dugaan wanprestasi dalam kerja sama pembangunan fasilitas pendidikan SMA Islam Al-Azhar 27 Regol, Kota Bandung, memasuki babak baru. Upaya mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dinyatakan gagal setelah dua kali pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan damai.

Perkara perdata dengan nomor 547/Pdt.G/2026/PN Bdg tersebut diajukan PT Twister Sukses Terdepan terhadap Yayasan Al-Kabira Terpadu selaku pihak pengelola sekolah.

Kuasa hukum PT Twister Sukses Terdepan dari Rinaldi & Partners Law Office, Ari Firman Rinaldi, S.H., mengatakan kegagalan mediasi membuat perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.

Menurut Ari, gugatan tersebut berawal dari persoalan kewajiban pembayaran yang diklaim belum diselesaikan Yayasan Al-Kabira Terpadu kepada kliennya.

Kerja sama kedua pihak tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 25 tanggal 12 November 2025, juncto Addendum Akta Perjanjian Nomor 22 tanggal 12 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Boy Budiman Iskandar.

“Awal mulanya kami mewakili PT Twister Sukses Terdepan memiliki kerja sama bisnis dan tagihan kepada Yayasan Al-Kabira Terpadu yang bertindak sebagai pengelola mitra pendidikan dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar,” ujar Ari.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut berkaitan dengan mempertemukan Yayasan Al-Kabira Terpadu dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dalam proyek pembangunan gedung serta pengelolaan SMA Islam Al-Azhar 27 Regol.

Namun, di tengah berjalannya pembangunan fisik dan operasional sekolah, PT Twister Sukses Terdepan menilai terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi sesuai kesepakatan.

Kondisi itu kemudian dinilai sebagai dugaan cidera janji atau wanprestasi.

Ari menyebut, sebelum membawa persoalan tersebut ke pengadilan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya penagihan, mulai dari memberikan peringatan hingga melayangkan somasi resmi kepada Yayasan Al-Kabira Terpadu.

Namun, menurut dia, upaya tersebut belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana diharapkan.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah adanya pernyataan pihak yayasan mengenai keinginan mengakhiri kerja sama secara sepihak.

Ari menilai langkah tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja karena perjanjian masih mengikat para pihak sesuai ketentuan yang disepakati.

“Secara kontraktual yang dibuat di hadapan Notaris Boy Budiman Iskandar, perjanjian itu berlaku hingga seluruh penyelesaian pembayaran diselesaikan sesuai akta kesepakatan. Artinya, tidak bisa diputus secara sepihak karena dilindungi oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku,” katanya.

Dengan gagalnya mediasi, sengketa tersebut kini berlanjut ke tahap persidangan untuk menguji dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan penggugat.

Berdasarkan informasi kepaniteraan PN Bandung, sidang lanjutan dengan agenda pembacaan gugatan dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026.

Pihak PT Twister Sukses Terdepan menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak keperdataannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Hingga perkara ini memasuki tahap persidangan, dugaan wanprestasi tersebut masih menjadi materi sengketa yang harus diuji melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Bandung. (AM)