KAPOL.ID – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memfasilitasi lima kunjungan kerja DPRD dari berbagai daerah, Kamis (19/11/2026).
Lima rombongan tersebut berasal dari DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Kabupaten Tasikmalaya, DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan, serta DPRD Kabupaten Cianjur.
Masing-masing rombongan membawa agenda konsultasi berbeda. Mulai dari pengawasan urusan ketenagakerjaan, pembahasan RAPBD 2027, penyusunan regulasi daerah, hingga sinkronisasi agenda persidangan DPRD.
Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, misalnya, menggali informasi terkait peran dan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan.
Sementara DPRD Kabupaten Cirebon mengagendakan konsultasi kelembagaan, khususnya pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Pimpinan DPRD bersama Badan Kehormatan juga mencari referensi mengenai pelaksanaan BK Award.
Persoalan regulasi menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Rombongan ini berkonsultasi mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Adapun Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang melakukan koordinasi terkait sinkronisasi agenda persidangan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Sedangkan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur berkonsultasi mengenai pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
PPID Sekretariat DPRD Jabar memfasilitasi penerimaan seluruh rombongan, koordinasi awal, serta penyediaan kebutuhan informasi selama kunjungan berlangsung.
Banyaknya agenda yang dibawa lima DPRD tersebut memperlihatkan kebutuhan antarlembaga legislatif daerah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.
Terlebih, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan membutuhkan referensi serta pemahaman regulasi yang terus berkembang.
Melalui fasilitasi tersebut, PPID Setwan Jabar berupaya memperkuat layanan informasi kelembagaan yang terbuka, responsif, tertib, dan terdokumentasi.
Pertukaran informasi antarlembaga DPRD diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kunjungan kerja, tetapi juga menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah masing-masing. (AM)






