KAPOL.ID – DPD Partai Demokrat Jawa Barat menggelar pendidikan politik bertema Badan Saksi Nasional sebagai langkah awal mempersiapkan saksi Pemilu 2029.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa saksi memiliki peran penting bukan hanya bagi kemenangan partai, tetapi juga bagi tegaknya demokrasi yang jujur dan berkeadilan.
“Saksi itu bukan semata kepentingan partai, tapi untuk memastikan Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi ini bagian dari upaya menjaga demokrasi yang sehat,” ujar Herman di Bandung, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, pembekalan saksi tidak boleh dilakukan secara mendadak. Demokrat menyiapkan pendidikan saksi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kita sudah punya struktur Badan Saksi Nasional di pusat, Badan Saksi Daerah di provinsi, dan Bidang Saksi Cabang di DPC. Semua mulai kita latih sejak dini agar siap mengawal Pemilu 2029,” jelasnya.
Herman menambahkan, kualitas saksi juga menjadi perhatian utama. Saksi harus memiliki kemampuan sosial, intelektual, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya di TPS.
Selain pembekalan, DPD Demokrat Jabar juga mulai melakukan iuran internal untuk mendukung kebutuhan saksi.
“Kami apresiasi DPD Jawa Barat karena sudah mulai iuran. Ini bukti kesiapan dan semangat gotong royong kader,” kata Herman.
Ia berharap ke depan saksi Demokrat dapat menjadi bagian penting dalam memastikan proses Pemilu berjalan jujur dan transparan.
“Saksi adalah penjaga suara rakyat. Kami ingin saksi yang berilmu, berintegritas, dan berani mengawal kejujuran Pemilu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, menegaskan bahwa pelatihan saksi akan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar para saksi benar-benar siap menghadapi situasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami tidak ingin sistem ‘kebut semalam’ seperti pemilu sebelumnya terulang. Sekarang kita siapkan saksi jauh-jauh hari. Mereka akan dilatih, disimulasikan bagaimana kondisi di TPS, dan dibekali kemampuan menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Anton.
Anton menambahkan saksi yang direkrut diutamakan merupakan warga yang berdomisili di sekitar TPS tempatnya bertugas, memiliki KTA Demokrat, serta mampu menggunakan telepon seluler untuk melaporkan hasil perhitungan suara secara cepat dan akurat.
“Ini ada 3 tahun lagi kita persiapkan nama-namanya yang tinggal di situ yang ber-KTA Demokrat sesuai dengan aturan sekjen yang minimum bisa baca tulis dan memiliki handphone, Jadi kita akan training mereka bagaimana menjadi saksi.” tandasnya. ***
