KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung langsung bergerak cepat memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah preventif ini diambil menyusul temuan sejumlah kekurangan sanitasi serta tata kelola dapur pada salah satu SPPG di Kecamatan Mandalajati.
Langkah tegas tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menjamin standar keamanan pangan bagi para penerima manfaat program MBG agar berjalan steril dan higienis.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan, sejauh ini tidak ditemukan adanya kasus keracunan makanan maupun gangguan kesehatan yang menimpa para penerima manfaat. Kendati demikian, petugas mendapati sejumlah catatan penting terkait aspek sanitasi dan fasilitas yang wajib dibenahi agar memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Menurut Sony, salah satu temuan mencolok berada di area dapur produksi. Sebagian ruangan dilaporkan masih terbuka tanpa plafon, sehingga dinilai belum memenuhi standar kelayakan penataan ruang untuk fasilitas pengolahan pangan.
Selain itu, sistem penyimpanan bahan pangan juga memerlukan penataan ulang agar jarak antara bahan dengan dinding, lantai, serta langit-langit sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
”Ruang penyimpanan bahan makanan basah juga ditemukan bangkai kecoa. Jadi memang aspek kebersihannya masih perlu diperbaiki,” ujar Sony saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, temuan tersebut memang belum sampai memicu masalah kesehatan di tengah masyarakat. Namun, jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi itu berisiko memicu pertumbuhan bakteri yang membahayakan kualitas makanan yang diproduksi.
Tidak hanya itu, Dinkes turut menyoroti ruang pencucian peralatan yang dindingnya belum menggunakan material kedap air, sebagaimana standar baku fasilitas pengolahan makanan sehat. Deretan catatan tersebut kini telah diserahkan kepada pihak pengelola untuk segera dieksekusi perbaikannya.
Meski demikian, Sony memastikan pengawasan tidak berhenti sebatas teguran. Jajaran Dinkes telah melakukan peninjauan ulang (re-check) dan mendapati pengelola mulai merespons dengan melakukan sejumlah perbaikan, meski belum seluruh rekomendasi tuntas dipenuhi.
”Ada perbaikannya walaupun sedikit, belum semuanya. Yang penting harus ada perbaikan karena rekomendasi sudah diberikan dan operasional masih berjalan,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pengawasan terhadap seluruh SPPG dipastikan berjalan secara berkala. Melalui tenaga sanitarian puskesmas setempat, Dinkes rutin melaksanakan survei dan pemantauan setiap pekannya—umumnya digeber pada hari Sabtu. Di sisi lain, para pengelola SPPG juga proaktif menggandeng petugas kesehatan lingkungan untuk mendapat pendampingan langsung di lapangan.
Sejauh ini, Dinkes memastikan belum ada laporan serupa dari SPPG lain di Kota Bandung. Secara umum, operasional dapur MBG di wilayah lain terpantau berjalan baik, meski pengawasan ketat tetap diberlakukan tanpa kendor.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa ada tiga titik SPPG yang kini masuk dalam radar pengawasan khusus Pemkot Bandung. Ketiganya meliputi satu unit di Kecamatan Mandalajati serta dua unit lainnya di Kecamatan Lengkong.
Pengawasan ketat ini difokuskan untuk mengawal seluruh rantai proses; mulai dari aspek keamanan pangan, manajemen pengelolaan sampah, hingga higienitas penempatan makanan agar sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Farhan menekankan, langkah preventif ini mutlak dilakukan agar Kota Bandung steril dari ancaman kasus gangguan kesehatan akibat program MBG yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu mengambil tindakan tegas bilamana pihak pengelola terbukti membandel dan mengabaikan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan. ***
