KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bergerak cepat mengevaluasi pencapaian target pendapatan daerah serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini digeber langsung lewat kunjungan kerja mitra strategis pemerintah daerah ke Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengungkapkan bahwa peninjauan lapangan perdana menyasar Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon. Tujuannya, untuk memelototi sejauh mana grafik pendapatan sektor pajak bergerak pasca-penetapan APBD Perubahan.
”Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun, tantangan terberat saat ini ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih cukup tinggi,” ujar Jajang Rohana.
Dari kalkulasi sementara, Jajang memprediksi realisasi potensi PKB baru berada di kisaran 90 persen. Kondisi ini otomatis menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar, tidak hanya bagi P3D Cirebon, tetapi juga seluruh unit pengelola di wilayah Jawa Barat untuk terus menggenjot kesadaran taat pajak di tengah masyarakat.
Selain urusan pajak kendaraan, agenda Komisi III turut membedah kinerja perbankan pelat merah, yakni Kantor Wilayah III Bank BJB Kabupaten Cirebon. Meski tren kinerjanya menunjukkan grafik positif, dewan melayangkan catatan krusial menyangkut Loan to Deposit Ratio (LDR).
”Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya. Ke depan, Bank BJB harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dananya di BJB,” jelas Jajang bernas.
Ia menegaskan, sebagai bank kebanggaan masyarakat Pasundan, Bank BJB sudah sepatutnya berdiri kokoh dengan keunggulan kompetitif. Terlebih, dukungan fasilitas penuh (backbone) dari Pemprov maupun Pemkab/Pemkot se-Jawa Barat telah berada di tangan. Karenanya, BJB dituntut kian tangguh dan tidak kendor bersaing dengan bank-bank nasional lainnya.
Dalam lawatan tersebut, Komisi III DPRD Jabar juga menekankan pentingnya optimalisasi seluruh mitra kerja; mulai dari layanan Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga jajaran BUMD di bawah naungan Biro BIA.
”Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” tambah politisi
Menutup arahannya, Jajang mendesak adanya langkah taktis dan strategis untuk memulihkan BUMD yang kinerjanya masih megap-megap. Harapannya jelas: seluruh aset dan unit usaha milik Pemprov Jabar benar-benar bertransformasi menjadi mesin pencetak kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) serta kesejahteraan warga Jawa Barat. ***
