Fraksi DPRD Jabar Sampaikan Sejumlah Catatan 4 Raperda Pemprov Jabar

  • Bagikan
Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Raperda di Gedung DPRD Jabar, Rabu 5 Mei 2021. (Foto: Budi-Fahmi-M. Sidiq/ Humas DPRD Jabar).

KAPOL.ID –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Barat, Rabu (05/05/2021).

Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jamkrida Jabar.

Selanjutnya Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayatullah menyebutkan, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan terhadap empat Raperda tersebut salah satunya mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang harus diperluas serta diperbanyak dalam sisi ruang lingkupnya.

Selain itu dukungan penuh terhadap penyertaan modal PT. Jamkrida, sebagai satu-satunya BUMD Provinsi di bidang penjaminan yang sudah mendapatkan cakupan wilayah operasional secara nasional.

“Penyertaan modal harus berorientasi pada keuntungan atau deviden yang akuntabel.”

“Serta perlu dilakukan revisi Perda induk sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis,” tutur Dadan Hidayatullah.

Terkait Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Fraksi PKB menyarankan adanya program perpustakaan yang dikelola oleh pesantren, dan meminta anggaran program minat baca untuk dinaikan.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sugianto Naggolah mengapresiasi 4 usulan Raperda dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Fraksi Partai Demokrat meminta, adanya rencana bisnis yang jelas dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jamkrida Jabar.

“Penyertaan modal harus dilakukan tepat waktu dan konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati bersama,” ujar Sugianto Nanggolah.

Lebih lanjut Fraksi Partai Demokrat mendorong, adanya terobosan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan inovasi perpustakaan digital.(fajar)***

  • Bagikan