KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL.ID) – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang berencana mengalihkan 70.000 siswa diduga korban kisruh sistem Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) ke sekolah swasta kini menuai sorotan tajam.
Langkah yang diklaim sebagai solusi darurat ini justru memicu perdebatan sengit, dinilai hanya sebagai strategi “tambal sulam” di tengah krisis pendidikan yang kian kronis.Bagi Pemprov Jabar, kebijakan ini sepertinya merupakan buah simalakama yang pahit.
Di satu sisi, membiarkan puluhan ribu anak kehilangan akses pendidikan adalah malapetaka sosial sekaligus risiko politik yang besar. Namun, di sisi lain, menggantungkan beban tersebut pada sektor swasta melalui kucuran subsidi APBD yang masif menjadi ancaman serius bagi ketahanan fiskal daerah.
Pemprov Jabar kini terjepit di antara dua pilihan sulit: membiarkan krisis sosial meledak akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, atau menanggung beban finansial yang menguras anggaran, yang lambat laun dapat menggoyahkan keberlanjutan ekonomi daerah.
Ketegangan memuncak saat pemerintah menetapkan “standar tertentu” sebagai filter bagi sekolah swasta mitra. Kebijakan ini disinyalir menciptakan efek domino yang diskriminatif.
Sekolah swasta yang dianggap “berstandar” berpotensi subur berkat aliran dana APBD, sementara nasib sekolah swasta kecil di pelosok daerah terancam di ambang jurang.
Tanpa intervensi yang adil, sekolah-sekolah kecil ini terancam mati perlahan akibat kehilangan pangsa pasar karena dianggap tidak “cukup elite” untuk bermitra dengan pemerintah.
Ada kekhawatiran nyata bahwa alih-alih menyelamatkan pendidikan, Pemprov Jabar justru sedang menciptakan disparitas baru yang mematikan ekosistem pendidikan swasta yang selama ini berjuang secara mandiri.
Di mata publik, langkah ini dianggap hanya sebagai “obat penenang” sementara. Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PCMB yang diduga macet atau memperluas infrastruktur sekolah negeri, pemprov dinilai hanya menambal lubang dengan anggaran jangka pendek.
Menanggapi risiko ini, Penggiat Sosial sekaligus Pemerhati Kebijakan Publik, Yus Yidistira, mendesak pemerintah untuk segera beralih dari mekanisme penyaringan (screening) menuju skema pendampingan intensif.
”Jika pemprov Jabar benar-benar berkomitmen pada pemerataan kualitas, alokasi anggaran tidak boleh hanya menjadi ‘bayaran’ bagi sekolah yang sudah mapan.Dana tersebut harus diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas bagi sekolah swasta kecil agar mereka dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” tegas Yus.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembeli jasa pendidikan, tetapi juga sebagai katalisator yang mengangkat derajat sekolah swasta pinggiran untuk “naik kelas” menjadi mitra strategis dalam mencerdaskan bangsa.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka: sampai kapan Pemprov Jabar akan terus mengandalkan skema “tambal sulam” ini, dan kapan langkah yang lebih fundamental akan diambil?. ***
