KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL.ID) – Pendidikan seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial bagi setiap anak. Namun di Jawa Barat, tangga tersebut kini justru terhalang oleh “pagar-pagar digital” yang rumit.
Prosedur Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang seharusnya menjadi pintu akses, kini berubah menjadi labirin birokrasi yang mencekik orang tua dan siswa dengan kerumitan teknis yang tidak perlu.
Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang, Adam Hidayat, S.H., melayangkan kritik keras atas kondisi ini. Ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah kehilangan kompas; esensi pelayanan publik dalam penerimaan siswa baru kini terpinggirkan oleh obsesi terhadap sistem yang canggih namun jauh dari jangkauan masyarakat akar rumput.
”Setiap tahun, orang tua dipaksa menjadi martir atas kegagalan sistem. Ironisnya, hambatan terbesar saat ini bukan lagi kompetensi akademik anak, melainkan ketidakmampuan masyarakat dalam menembus kerumitan sistem daring, masalah zonasi, hingga validasi data yang berbelit. Ini bukan pelayanan, ini penyiksaan,” ujar Adam dengan nada tegas, Minggu (14/6/2026).
Adam mendesak adanya perombakan radikal. Ia mengusulkan penyederhanaan mekanisme melalui tiga jalur utama yang transparan: Jalur Akademik, Jalur Prestasi Non-Akademik, dan Jalur Afirmasi. Untuk jalur akademik, ia menawarkan solusi konkret berupa penggunaan Computer Assisted Test (CAT) yang disusun secara terpusat oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
”Masyarakat berhak tahu mengapa anaknya diterima atau tidak melalui tolok ukur yang masuk akal. Jangan bungkus ketidakadilan di balik kecanggihan aplikasi,” tegas Adam.
Menanggapi kekhawatiran akan beban anggaran, Adam menepisnya dengan solusi kreatif. Menurutnya, pemerintah daerah tak perlu menghamburkan uang untuk pengadaan perangkat baru. Infrastruktur yang sudah ada seperti gedung serbaguna dan aset komputer milik instansi daerah bisa dimobilisasi sebagai pusat tes.
Adam juga menekankan bahwa penyederhanaan sistem tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu harus tetap menjadi prioritas utama. Anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh dipaksa bersaing secara tidak adil dengan peserta yang memiliki akses lebih besar terhadap bimbingan belajar tambahan.
Bagi Adam, tolok ukur keberhasilan SPMB bukanlah pada seberapa canggih aplikasi yang digunakan, melainkan pada kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Jawa Barat tidak butuh aplikasi rumit yang membuat pusing, melainkan sistem yang memanusiakan manusia.
Jika sistem yang ada saat ini hanya memicu eksklusi, maka membongkarnya bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menyelamatkan masa depan generasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini ditantang untuk segera berbenah. Apakah akan terus mempertahankan ego sistem yang “terkepung” teknologi, atau berani kembali ke esensi pelayanan yang adil bagi setiap anak bangsa?. (Guh)***
