KAPOL.ID – Aksi unjuk rasa (Unras) warga yang menyegel kantor Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, di soroti Anggota Komisi B DPRD Cianjur dari Partai Gerindra, Angga Lenoseva, Selasa 30 Desember 2024.
Menurutnya, aksi penyegelan tersebut dinilai merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan warga dengan kinerja pemerintah desa (Pemdes) yang mungkin kurang transparan terkait program pembangunan.
“Jadi intinya mereka warga sudah kesal sehingga melakukan aksi tersebut,” ujar Anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Angga Lenoseva, di kantor Wakil Rakyat Cianjur, Selasa 31 Desember 2024.
Namun, lanjut Angga, peristiwa ini perlu mendorong inspektorat daerah untuk turun dan segera melakukan pemeriksaan khusus (riksus) kepada pemerintah desa (Pemdes) bersangkutan.
“Kalau kita melihat dari tuntutan warga, ini tentunya krisis kepercayaan, sehingga Itda tentunya harus melakukan riksus terhadap pemdes tersebut khususnya kepala desa,” katanya.
Menurut Angga, Inspektorat Daerah harus bergerak dan melakukan tindakan nyata untuk pemeriksaan.
“Audit semua anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Pemdes Padaluyu. Tentu ini harus dilakukan agar dapat membuktikan apakah betul informasi bahwa dana desa itu disalahgunakan oleh oknum kades,” ujar Angga.
Angga mengungkapkan, kejadian ini jangan sampai menjadi bola liar karena tidak bagus dan nantinya akan menjadi negatif kepercayaan masyarakat terhadap kades, dan akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat pedesaan khususnya di pedalaman desa yang ada di Cianjur Selatan.
“Saya minta kepada Bupati agar mengintruksikan kepada inspektorat untuk segera turun dan mengaudit dana desa (DD), tutur Angga.
Sebelumnya, Kantor Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur disegel warga, Senin 30 Desember 2024.
Pasalnya, penyegelan tersebut dilakukan sebagu bentuk protes terhadap Kepala Desa (Kades) atas dugaan penyelewengan anggaran pembangunan program pembangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi yang dilakukan warga bentuk kekecewaan dan menuntut Kepala Desa mundur dari jabatannya.
Bahkan, kantor Desa juga di segel dengan memalangkan kayu di pintu masuk Kantor Desa Padaluyu.
Koordinator aksi, Supiandi mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk mempertanyakan dugaan penyelewengan anggaran program pembangunan yang diduga dilakukan kades.
Warga yang tak puas pun meminta kepala desa mundur dari jabatannya.
“Dugaan penyelewengan di antaranya pembangunan jembatan tahun 2024, pembangunan tribun desa, ketahanan pangan berupa pengadaan sapi, BLT dana desa, tunjangan insentif perangkat desa, dan lainnya. Kami meminta kades mundur,” kata Supiandi
Massa juga membuat 1.000 tanda tangan menuntut semua staf desa, anggota BPD, dan ketua RT untuk mengundurkan diri apabila masih mau dipimpin kepala desa saat ini.
“Semua ketua BPD, ketua RT dan RW, serta perangkat desa dan MUI harus mengundurkan diri bila masih mau dipimpin kades,” ujarnya. (Die)***
