Kejari Ciamis Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Mesin Absensi “Fingerprint”

  • Bagikan

KAPOL.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemgadaan mesin absensi (fingerprint) di sekolah dasar (SD) dan SMP se-Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2017-2018.

Kedua tersangka berinisial, YSM, rekanan pengadaan dan WH mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Ciamis yang saat ini masih sebagai PNS di Kabupaten Pangandaran.

Kepala Kejari Ciamis, Yuyun Wahyudi mengatakan penetapan kedua tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan umum nomor 31 tanggal 3 Maret 2021. Kemudian, menetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan khusus nomor 01 tanggal 31 Maret 2021.

“Jadi dalam pengadaan tersebut, tersangka WH ini memperkenalkan YSM kepada para UPTD pendidikan dengan harga fingerprint sebesar Rp 4 juta yang sebelumnya harga ditawarkan tersangka YSM itu sebesar Rp 2,5 juta,” katanya.

Yuyun menjelaskan, Harga awal fingerprint itu sebesar Rp 2,5 juta. Namun, tersangka WH minta dinaikan menjadi Rp 3,5 juta. Kemudian, harga fingerprint disepakati bersama sebesar Rp 4 juta di salah satu rumah makan di Ciamis.

“Harga tersebut ketentuannya yaitu untuk UPTD Pendidikan mendapatkan fee sebesar Rp 1 juta per unitnya, namun itu jika pembayarannya tunai dan jika kredit sebesar Rp 500 ribu,” jelasnya.

Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2017 diadakan rapat di kantor UPTD Pendidikan kecamatan Rajadesa. Dalam rapat tersebut, untuk melakukan pelatihan tata cara pemasangan dan pembagian mesin absensi oleh CV. Zen yang merupakan rekanan YSM, sedangkan untuk pembayaran dari sekolah itu dititipkan kepada kepala UPTD.

“Jadi anggarannya itu belum ada waktu itu, tapi didahulukan untuk bayar mesin absensi tersebut, bahkan kepala sekolah harus menggunakan dana talang karena dana BOS nya belum ada. Jadi diganti untuk dana BOS tahun 2018,” ucapnya.

Menurutnya, dengan aksi bayar dulu sebelum ada anggaran itu merupakan pelanggaran hukum, karena mendahului. Kemudian, mesin absensi itu merk Solution X606S yang ditutupi tersangka YSM dengan merk Zencrop menggunakan stiker, sehingga orang lain tidak bisa mencari produk tersebut ke toko lain.

“Jadi itu modusnya tersangka, pengarahannya sudah jelas karena merk mesin absensi tersebut sudah ditutupi, jadi ada penjurusan,” tuturnya.

Sedangkan CV Zen itu membeli mesin absensi merk Solution X606S itu dari PT Solution seharga Rp 1,5 juta itu belum termasuk ongkos kirim dan pajak.

Karena telah dikumpulkan dalam rapat oleh tersangka WH, akhirnya para kepala sekolah mau membeli barang mesin absensi tersebut dari tersangka YSM sebesar Rp 4 juta per unitnya.

“Sebanyak 430 sekolah dasar (SD) negeri di kabupaten Ciamis membeli pada tersangka YSM. Dimana harga pembelian mesin absensi itu di mark up, sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar 804 juta,” ucapnya.

Yuyun menambahkan, kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang pemerasan tindak pidana korupsi, dan junto nomor 55 ayat 1 ke 1 KUHpidana, dengan ancaman penjara minimal 4 sampai 20 tahun.

“Kita masih dalami kasus mesin absensi fingerprint ini apakah ada indikasi dari dinas lain atau tidak,” terangnya.

Yuyun mengungkapkan, untuk tersangka YSM itu sudah dilakukan penahanan selama 20 hari, sedangkan untuk tersangka WH karena tadi sakit dan hasil dari medisnya memang sedang sakit jadi belum bisa dilakukan penahanan.

“Untuk tersangka WH itu adalah seorang PNS yang masih aktif di Kabupaten Pangandaran, jika YSM itu swasta karena rekanan pengadaan,” ungkapnya.

Yuyun berharap, kasus penyelewengan mesin absensi ini dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Bandung.

“Untuk penambahan tersangka kami masih melakukan pendalaman, namun untuk saat ini kita baru menetapkan dua orang tersangka,” katanya. [mg]

  • Bagikan