KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Provinsi Jawa Barat memiliki kawasan kehutanan yang cukup luas dan menyimpan potensi besar untuk dikembangkan, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta mengentaskan persoalan kemiskinan di masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, saat memimpin kunjungan kerja ke Balai Perhutanan Sosial Bogor, Selasa (23/9/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk menggali data dan informasi komprehensif terkait pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial.
Menurut Bambang, sektor kehutanan tidak boleh hanya dipandang dari aspek kelestarian lingkungan semata. Lebih dari itu, sektor ini harus diarahkan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas dan peningkatan pendapatan kelompok tani hutan maupun masyarakat pengelola.
“Jawa Barat ini masih sangat luas untuk area kehutanan. Tentu ini menjadi satu potensi besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengutamakan kembali bagaimana sektor kehutanan ini bisa berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan,” ujar Bambang.
Komisi II DPRD Jabar menilai, pengembangan sektor kehutanan dapat dioptimalkan melalui program-program yang mendongkrak produktivitas warga yang telah mengantongi akses legal dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, Bambang berharap Pemprov Jabar dapat mengambil peran yang jauh lebih besar dan tidak hanya sebatas melakukan pengawasan di atas kertas.
“Harapannya di Provinsi Jawa Barat ini ada ikut andil, bukan hanya sebatas pengawasan, tapi bagaimana Pemprov Jawa Barat memberikan stimulus bagi para petani kehutanan, termasuk juga edukasinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting agar para petani hutan mampu mengelola kawasan secara produktif.
Terlebih, Jabar memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Bambang mengakui masih adanya hambatan psikologis maupun cara pandang (mindset) di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan terkait aktivitas ekonomi di dalam kawasan hutan yang kerap disalahartikan sebagai hal yang tabu. Karena itu, pemetaan sasaran yang spesifik mutlak diperlukan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Senada dengan sang ketua, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti pentingnya kehadiran nyata pemerintah daerah dalam mendukung program Perhutanan Sosial, meskipun payung hukum utamanya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan RI.
Menurut Ono, sejak awal proses perizinan, pemda memiliki tanggung jawab moral untuk mendampingi, mengadvokasi, serta melindungi kelompok masyarakat agar memperoleh kepastian hukum atas pengelolaan lahan yang selama ini ditanami komoditas pangan, perkebunan, maupun hortikultura.
Kendati status hukumnya telah legal, Ono mencatat para petani masih dihadapkan pada peliknya persoalan infrastruktur penunjang, seperti minimnya akses jalan tani dan fasilitas irigasi.
”Bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah provinsi. Kendala-kendala infrastruktur itu tentunya harus bisa diselesaikan bersama agar produktivitas warga terdongkrak,” ungkap Ono.
Ono juga mengingatkan tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah Jabar yang berada di sekitar kawasan hutan. Kondisi ini, kata dia, harus menjadi alarm bagi Pemprov Jabar untuk mengarahkan program pembangunan secara terfokus ke kantong-kantong kemiskinan tersebut.
”Jawa Barat seyogyanya sudah mulai hadir untuk bisa membantu masyarakat yang mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial agar produktivitas dan kesejahteraannya meningkat,” pungkasnya. (AM)
